Newsroom Blog

Jangan Terlena Pertumbuhan Ekonomi

Pidato para pemimpin negeri ini, baik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, mencoba melenakan masyarakat. Angka statistik pertumbuhan mereka jadikan andalan untuk menebar iming-iming bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terkuat ke-10 di dunia. Entahlah.

Ketika menyampaikan Nota Keuangan 2013 belum lama ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan tahun depan mencapai 6,8 persen. Tampaknya konsumsi masih menjadi andalan, mengingat belanja pegawai masih lebih tinggi ketimbang belanja modal.

Sekadar mengingatkan, belanja pegawai tahun depan yang naik dari Rp 212 triliun menjadi Rp 241 triliun merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil atau aparatur negara, baik dalam bentuk uang maupun barang. Ini di luar belanja barang (maupun jasa), seperti perjalanan dinas, seminar atau belanja barang operasional dan lain-lain yang sejenis, yang mencapai Rp 159 triliun.

Sementara belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur lebih sedikit, yaitu dari Rp 168 triliun pada tahun ini menjadi Rp 193 triliun. Mungkin pemerintah berpikir pengeluaran untuk aparat negara jauh lebih penting ketimbang infrastruktur.

Sejatinya, Sri Mulyani, Direktur Pelaksana Bank Dunia saat berkunjung ke Indonesia pada Juli lalu sudah mengingatkan pemerintah agar berinvestasi pada infrastruktur dan meningkatkan produktivitas. Tampaknya peringatan Sri tidak digubris.

Pemerintah memiliki pertimbangan lain. Mungkin ini jalan yang ingin ditempuh oleh pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian 10 besar terkuat di dunia.

Tetapi ada satu pertanyaan mendasar yang tak kalah penting: kekuatan ekonomi dan pertumbuhan itu untuk siapa sebenarnya? Siapa yang menikmati?

Seakan pemerintah melupakan data ketimpangan pendapatan yang makin dalam di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, pertumbuhan hanya dinikmati 20 persen penduduk negeri ini atau mereka yang menyandang predikat orang kaya. Sementara penduduk dengan kategori pendapatan terendah, jatahnya makin turun dari tahun ke tahun.

Bahkan data BPS itu juga mencatat, indeks GINI Indonesia 2011, terbesar sepanjang sejarah, yaitu 0,41 — setidaknya sejak 1999 seperti tercatat di data BPS. Indeks ini memperlihatkan ketimpangan antara penduduk dengan pendapatan terendah (jumlahnya 40 persen) dengan pendapatan terbesar (20 persen) makin lebar. Pendapatan makin timpang.

Selama bertahun-tahun, indeks GINI Indonesia ada di kisaran angka 0,31 pada 1999 dan menjadi 0,38 pada 2010. Tidak menurunnya indeks ketimpangan ini sudah memperlihatkan bahwa perputaran kue ekonomi, secara komposisi dan prioritas mengatasi kesenjangan, tidak pernah ada perbaikan. Masih bermuara di lingkungan kelompok berpendapatan tertinggi.

Bahkan angka ketimpangan ini tidak pernah disentuh sedikit pun — mungkin malah tak  diurus — dalam setiap tebar pesona Presiden SBY maupun Hatta Rajasa. Para petinggi negeri lebih suka mendeklarasikan kehebatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi itu. Sebuah hal yang umum terjadi di negara dengan jumlah penduduk besar.

Sementara itu, angka ketimpangan tersimpan rapi di bawah meja. Mungkin lantaran pura-pura dilupakan, kesenjangan pun makin dalam.

Data BPS lebih rinci mengumbar penguasaan pendapatan ini yang rasanya bikin makin miris. Persentase penguasaan ekonomi oleh 20 persen orang berpendapatan terbesar terus naik. Jika pada 2007 penguasaannya masih 44,79 persen dari total pendapatan nasional, tahun lalu sudah 48,42 persen.

Lalu berapa yang dikuasai oleh 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah? Jelas makin menurun. Pada 2007, penguasaaanya masih 19,1 persen. Sedangkan tahun lalu sudah tergerus dan tersisa 16,85 persen.

Kesenjangan antara kaya dan miskin yang makin lebar ini memperlihatkan tidak meratanya kue pembangunan di Indonesia. Distribusi aset ekonomi hanya terpusat pada kelompok kecil masyarakat yang tergolong berpendapatan sangat tinggi.

Penguasaan aset ekonomi masyarakat di luar kelompok pendapatan terbesar makin tergerus. Baik kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah maupun masyarakat berpendapatan sedang yang jumlahnya masing-masing 40 persen.

Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Karena itu, sungguh menjadi pertanyaan besar, mengapa pemerintah begitu bangga dengan ekonomi yang semakin timpang ini?

Joseph E. Stiglitz, penerima Nobel Ekonomi mengingatkan, ketimpangan ekonomi itu sesungguhnya telah meruntuhkan demokrasi. “Meremehkan prinsip dasar setiap satu orang punya satu suara,” ujarnya dalam wawancara dengan Rolling Stones, Juni 2012.

Herry Gunawan, Pendiri Plasadana.com

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.