Newsroom Blog

Penting dan Gentingnya Integrasi Jabodetabek

Minggu lalu kita membaca berita bahwa pemerintah akan membentuk suatu badan otoritas transportasi (darat) untuk seluruh wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek.

Langkah seperti ini biasanya diambil sebagai suatu solusi parsial tapi realistis, ketika suatu integrasi yang komprehensif — yang amat mendesak untuk dimiliki wilayah Jabodetabek — sulit dilaksanakan.

Beberapa informasi berikut mungkin dapat membantu menyadari betapa penting dan gentingnya integrasi Jabodetabek:

Jumlah penduduk di kawasan Jabodetabek ada sekitar 26 juta. Bila Bandung diikutsertakan (sesuai anjuran ahli perkotaan Terry McGee), maka jumlahnya meningkat jadi 30 juta.

Ini berarti wilayah ini akan jadi kumpulan perkotaan terbesar ketiga setelah Tokyo dan Seoul — dan mungkin akan segera menjadi kedua mengalahkan Seoul.

Seluruh wilayah ini menggunakan satu pelabuhan internasional yang sama. Sebagian besar air leding di Jakarta berasal dari bendungan Jatiluhur di Jawa Barat. Pada saat ini terdapat setidaknya 1,5 juta pengulang-alik (commuters) yang bekerja di Jakarta dan bertempat tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dan jumlah ini terus meningkat.

Dalam hal transportasi darat, wilayah Jabodetabek masih sebagian besar tergantung kepada jalan yang tidak efisien, bukan pada angkutan umum berbasis rel. Ini berbeda dengan norma umum di kota-kota besar atau kumpulan perkotaan yang serupa di negeri lain.

Hal lain yang juga sangat mendesak adalah integrasi tata ruang, yang diperlukan untuk mendukung kelayakan sistem angkutan umum massal dengan tata guna lahan (land use). Selain itu, integrasi tata ruang diperlukan sebagai dasar program pelestarian alam secara aktif.

Banjir di Jakarta hanya dapat dikurangi secara lestari apabila kawasan hulu di Jawa Barat dilindungi dan ditingkatkan kemampuan konservasi airnya. Dan, sebenarnya banjir juga makin sering menggenangi Bogor maupun Bandung, karena di sana pun terjadi penurunan permukaan tanah yang terus menerus, karena penyedotan air tanah yang berlebihan.

Ini hanya sebagian contoh dari luasnya kerjasama yang perlu ditegakkan di dalam Jabodetabek.

Gagasan integrasi Jabodetabek yang lebih kuat sudah digulirkan sejak jaman Ali Sadikin. Masterplan Jakarta 1965-1985 sangat kuat mengangkat aspirasi tersebut. Sutiyoso kemudian mencoba menghidupkan wacana itu di akhir masa jabatannya. Tetapi dalam RUTRW Jakarta 2010-2030 hal tersebut malah melemah.

Maka, solusi sektoral seperti otoritas transportasi darat untuk Jabodetabek mungkin berguna, dan sangat penting untuk berhasil. Tetapi, sudah terang tidak dapat berhenti hanya di situ.

Karena kita selalu waswas tentang kemampuan pemerintah melaksanakan hal baru, saran saya adalah masyarakat perlu lebih berpengetahuan, peduli, dan berperan secara terorganisasi untuk menyuarakan aspirasi dan tekanan. Ada ide, bagaimana caranya?

Marco Kusumawijaya adalah arsitek dan urbanis, peneliti dan penulis kota. Dia juga direktur RujakCenter for Urban Studies dan editor http://klikjkt.or.id.



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.