Newsroom Blog

Perebutan ‘Di Balik Frekuensi’


Sejenak di tengah film dokumenter “Di Balik Frekuensi”, lagu Naif berjudul “Televisi” mengalun riang. Ia seperti memberikan kesempatan bagi penonton untuk bernapas sebentar dari konflik. “Aku ingin muncul di televisi, buat acara sendiri,” begitu secuplik liriknya.

Namun, sambil lagu jenaka itu diperdengarkan, fakta petaka konglomerasi televisi ditayangkan. Di Indonesia, kita punya 1248 stasiun radio, 1706 media cetak, dan 76 stasiun televisi, dan ribuan media tersebut dimiliki hanya 12 pengusaha.

Dengan masing-masing konstelasi medianya, 12 orang ini punya kekuatan dalam membentuk apa yang kita dengar setiap harinya.

“Di Balik Frekuensi” karya Ucu Agustin seperti memberikan jendela wawasan kepada publik sebagai konsumen media, bahwa apa yang kita lihat dan dengar sehari-hari tidak pernah bebas dari muatan politik segelintir pihak.

Dalam durasi 144 menit 27 detik, film ini menyajikan rekaman perjuangan Luviana, asisten produser MetroTV yang mengadvokasi hak-haknya sebagai pegawai, dan Hari Suwandi-Harto Wiyono, dua korban Lapindo yang melakukan aksi jalan kaki selama sebulan untuk menuntut keadilan dalam kasus Lumpur Lapindo.

Dua cerita ini berjalan paralel sepanjang film. Sambil menampilkan proses perjuangan mereka melawan dua media televisi berita terbesar di Indonesia, Ucu kemudian menyelipkan video-video pemberitaan dari berbagai media atas hal yang sama.

Maka, film ini kemudian mempunyai peran simultan. Di satu sisi, Ucu bermaksud menyajikan dokumentasi proses perlawanan kedua tokoh melawan media; di sisi lain, ia memperlihatkan kilah media dalam mengontrol konten dan membingkai cerita.

Roy Thaniago, Direktur Remotivi (sebuah lembaga pemantau tayangan televisi), dalam pemutaran film dan diskusi “Di Balik Frekuensi” di Ruangrupa (21/02) menekankan pentingnya film ini sebagai kritik media. “Relasi media dengan masyarakat selama ini sangat elitis. Media punya posisi yang sangat sakral. Kita tidak pernah menanyakan kebenarannya.”

“Posisi film ini adalah untuk desakralisasi media, menelanjangi media yang selama ini kita anggap sebagai sumber kebenaran. Film ini menggambarkan bahwa media punya aspek-aspek bisnis, dan kental muatan politis,” lanjutnya.

Ucu tidak menampik bahwa film ini politis. “’Di Balik Frekuensi’ adalah narasi tandingan. Dari awal saya ingin punya titik berdiri yang jelas. Ini hak istimewa media-media alternatif: menunjukkan keberpihakan.”

Dengan membuat film yang bernapaskan advokasi, Ucu dan Luviana menyadari segala resiko ketika membuat film yang mengkritik raksasa-raksasa media. Malahan, bagi Luviana, film ini justru membantunya melakukan advokasi.

“Film ini sangat efektif. Orang tidak lagi perlu mendengar ceritaku, tetapi mereka kini bisa paham apa yang sebetulnya terjadi. Sebelumnya melelahkan sekali karena saya harus datang ke banyak kota menerangkan secara personal. Ini advokasi yang ampuh.”

Namun, itu hanya satu dari sedikit kabar baik di akhir film ini. Luviana dipecat setelah perjuangannya berbulan-bulan mengadvokasi. Setelah muncul di tayangan TVOne dan mengatakan, sambil terisak-isak, bahwa ia menyesal dengan aksi jalan kakinya, Hari Suwandi menghilang dan tidak kembali ke Porong. Para politisi, meminjam kata Ucu di catatan Behind The Scene-nya, kini semakin rakus memamah frekuensi publik dengan menggunakan televisinya untuk kepentingan politik ekonomi golongan mereka.

Tidak ada tanda bahwa konglomerasi media akan berhenti, begitu juga arogansi para pemiliknya.

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.