Sambut BPJS, 15 Aturan Belum Jelas

KURANG dari 50 hari lagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus sudah beroperasi. Tepatnya, 1 Januari 2104 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Melalui undang-undang itu, seluruh warga negara Indonesia dan warga asing yang bekerja di sini berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Lembaga non-profit ini yang menjamin semuanya dengan sistem iuran serta bantuan dana dari negara.

Namun, hingga kini masih banyak peraturan turunan dari undang-undang tersebut yang belum juga dibuat oleh pemerintah. Hal ini sempat memicu kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa BPJS Kesehatan tidak akan berjalan maksimal pada awal tahun depan.

"Termasuk mengenai aturan peralihan di masa transisi harus segera dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang belum diatur dalam PP atau Perpres terkait masalah BPJS ini," ujar Pengamat Hukum Universitas Atma Jaya, Daniel Yusmic kepada Plasadana.com, yang dimintai komentarnya.

Direktur Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin mengatakan, lamanya proses penerbitan peraturan turunan terkait BPJS disebabkan banyaknya kepentingan yang terlibat dalam penyususnan aturan tersebut. Akibatnya, setiap tahap pembahasan harus selalu melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral dan lintas Kementerian.

"Kita mencoba melihat secara holistik. Semua sektor akan kami libatkan," ucap dia.

Meski begitu, dia berjanji akan berusaha mengakomodir semua masukan yang ada dan menyelesaikan aturan tersebut secepat mungkin. "Kemarin memang ada di tangan Wapres (Boediono), tapi sudah diamanatkan ke kita. Makanya akan kita harmonisasi dan upayakan selesai secepatnya," ujarnya.

Berikut daftar aturan (berdasarkan prioritas) yang masih dalam tahap pembahasan dari data Kelompok Kerja Regulasi BPJS Kesehatan-Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) :

1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas BPSJ Kesehatan dan Jaminan Sosial Kesehatan.

Progres: sedang dalam proses harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM.

2. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga.

Progres: telah dilakukan pembahasan antar kementrian oleh Pokja BPJS dibawah koordinasi DJSN.

3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas, Direksi BPJS, dan Pemberi Kerja yang Tidak Mendaftarkan Diri dan Pekerjaannya Kepada BPJS.

Progres: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah mendapat izin Presiden membahas rancangan peraturan pemerintah ini dan sedang dalam pembahasan antarkementrian oleh Kelompok Kerja BPJS di bawah koordinasi DJSN dan Kemenakertrans.

4. Peraturan Presiden tentang Besaran Iuran Jaminan Kesahatan.

Progres: masih dalam pembahasan rapat koordinasi tingkat Menteri dan akan dilaporkan kepada Wakil Presiden dalam waktu dekat.

5. Peraturan Presiden tentang Program Pelayanan Kesehatan Tertentu Bagi Operasional TNI dan Polri.

Progres: telah dilakukan rapat harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM.

6. Peraturan Presiden tentang Gaji atau upah bagi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS

Progres: telah dilakukan pembahasan antar kementian oleh Pokja di bawah koordinasi DJSN.

7. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS

Progres: Dalam pembahasan dibawah koordinasi DJSN.

8. Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Panitia Seleksi Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

Progres: dalam pembahasan di bawah koordinasi DJSN.

9. Perpres tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Perogram BPJS.

Progres: dalam pembahasan dibawah koordinasi DJSN.

10. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Progres: Dalam pembahasan dengan melibatkan seluruh lintas sektor dan lintas unit terkait.

11. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Progres: dalam penyusunan dan pembahasan draf.

12. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Jamian Kesehatan Nasional.

Progres: Pokja pembiayaan BPJS masih melakukan standar tarif, sehingga pembahasan Permenkes ini belum bisa dilaksanakan.

13. Peraturan BPJS Kesehatan.

Progres: Penyusunan draf awal oleh PT Askes.

14. Penyusunan Pedoman/SOP BPJS Kesehatan.

Progres: penyusunan draf awal oleh PT Askes.

15. Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkes dan PT Askes tentang Pengalihan Program Jamkesmas Kepada BPJS Kesehatan.

Progres: penyusunan dan pembahasan oleh PT Askes dan Kemenkes.

Penulis: Heru Budhiarto

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel