Newsroom Blog

Tambang, Bisnis ATM Seumur Hidup

Entah ada apa, kelihatannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba tampak gusar dengan aktivitas usaha pertambangan di negeri ini. Melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Presiden minta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menertibkan izin usaha pertambangan.
 
Seperti ramai diberitakan belakangan, sampai akhir tahun ini ditargetkan inventarisasi izin pertambangan selesai. Setelah inventarisasi selesai, pas satu tahun menjelang pemilihan umum, entah apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap izin pertambangan yang tak sepatutnya.
 
Maklum, berdasarkan catatan asosiasi pertambangan Indonesia, ada sekitar 6.000 izin usaha yang bermasalah lantaran tumpang tindih. Satu lahan bisa ada dua izin yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas izin. Sedangkan total izin yang ada sekarang sekitar 8.000.
 
Menariknya, semua izin bisa diklaim sah karena dikeluarkan oleh pejabat daerah yang berwenang. Karena itu, bagi pemegang izin usaha pertambangan, sudah bisa melakukan kerjasama dengan operator yang akan menggarap lahannya. Nah, apa lagi ini?
 
Jangan bayangkan pemegang izin pertambangan sekaligus menjadi penggarap lahan produksinya. Banyak politisi – sebagian besar lewat perpanjangan tangan – yang mengantongi izin sebagai hadiah dari pemerintah daerah. Izin ini dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tinggal meminta imbalan sebesar USD 10 dolar per ton yang masuk ke truk.
 
“Itu konvensi yang sudah berlaku umum,” tutur seorang pelaku di bisnis pertambangan.
 
Tahun lalu, produksi tambang batubara Indonesia diperkirakan sekitar 300-an juta ton. Asumsikan saja ada separuh yang penggarapnya bukan pemegang izin. Berarti ada 150 juta ton atau setara dengan Rp 13,5 triliun (dengan asumsi: jatahnya USD 10 per ton dengan kurs 9.000 per dolar) yang mengalir ke pemegang izin pertambangan. Luar biasa menggiurkan.
 
Kok bisa? Tentu saja. Izin pertambangan batubara di dunia nyata bernama Indonesia ini, bisa bermakna banyak hal.
 
Pertama, hadiah bagi politisi atas dukungannya saat maju sebagai kepala daerah. Untuk daerah-daerah tertentu yang wilayahnya kaya tambang, mahar politik bukan sekadar setoran dana, tetapi juga izin pertambangan. Tentu saja kalau menang. Jadi tak perlu heran, seandainya ada politisi yang sebelum menjadi pejabat partai bermobil Toyota Kijang misalnya, kemudian melesat dengan Toyota Alphard terbaru setelah jadi petinggi partai.
 
Kedua, jatah kepada pejabat di Jakarta. Kalau dicari akte perusahaan penerima izin, hampir bisa dipastikan tidak akan ketemu nama pejabat di Jakarta yang terpajang. Sebab yang muncul adalah nama perpanjangan tangan atau “atas nama”. Biasanya, jatah diberikan kepada pejabat Jakarta yang memiliki kepanjangan tangan di daerah. “Utusan” di daerah itulah yang menjadi juru bicara pejabat. Tujuannya jelas, agar urusan penguasa daerah di pusat lancar-lancar saja.
 
Ketiga, izin sebagai komoditas yang diperdagangkan. Biasanya, model seperti ini izin diberikan kepada pengusaha. Modusnya, pengusaha melobi pemerintah daerah — dengan imbalan biaya tentunya — agar mendapatkan izin pertambangan. Pada bagian ini, pejabat di daerah yang jadi raja, karena menerima setoran dari pengusaha. Ongkosnya bisa miliaran rupiah. Belum lagi, pejabat daerah minta ada keluarganya yang disertakan.
 
Jadi tak heran jika ada yang beranggapan bahwa usaha batubara adalah bisnis kertas izin. Bermodal kertas itu, seseorang sudah bisa mengantongi $ 10 dari setiap ton batubara yang diangkut oleh perusahaan operator, perusahaan yang diberikan kuasa  oleh pemegang izin untuk menggarap lahan tersebut.
 
Operator yang menanggung ongkos operasional termasuk setoran, berusaha menggenjot pendapatannya. Pemilik izin, tahunya terima setoran bersih. Sementara rakyat di sekitar pertambangan yang harus menerima eksternalitas — yang ditimbulkan dari proses produksi. Yakni, dampak dari kerusakan lingkungan akibat penggalian. Dan mereka tidak pernah ada yang pedulikan.
 
Beginilah realitas bisnis pertambangan di dunia nyata. Istilah seorang teman yang ikut mengoperasikan bisnis ini, batu bara itu bisnis ATM seumur hidup. Nah, siapa mau kehilangan anjungan tunai mandiri yang membuatnya punya dana “tak berseri” itu?
 
Sulit mencarinya. Lalu kalau ada gertakan dari pihak berwenang, kata teman yang lahan garapan batubaranya ada di Kalimantan ini, tinggal setor. Karena itu, uang tunai selalu siaga di kantor atau kantong lain yang mudah dicairkan. Tunggu sinyal, langsung kirim.
 
Kalau begitu, bagi siapa yang minat bisnis ATM seumur hidup seperti ini, harus jadi elit pada institusi yang disegani para panguasa di daerah. Bukan sekolah yang setinggi-tingginya, lho.
 
Herry Gunawan adalah mantan wartawan dan konsultan, kini sebagai penulis dan pendiri situs inspiratif: http://plasadana.com

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.