BNPB Sanggup Ungsikan Warga Sepekan Sebelum Erupsi

*Persilahkan Warga Tinggal di Atas Asal Nurut

TRIBUNNEWS.COM  YOGYA,  Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Merapi dua tahun lalu, diketahui bahwa per 31 Desember 2012 untuk wilayah Sleman terdapat 656 kepala keluarga (KK) yang belum mau direlokasi. Sedangkan untuk wilayah Magelang ada 238 KK dan Klaten 165 KK yang enggan direlokasi.

Menanggapi kenyataan tersebut, BNPB memersilahkan warga tersebut untuk tetap tinggal di daerah rawan terdampak erupsi asalkan patuh dengan rekomendasi otoritas terkait. Semisal jika Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) merekomendasikan untuk dilakukan pengungsian atas dasar peningkatan aktifitas Merapi.

Kepala BNPB, Syamsul Maarif menyatakan kesanggupan pihaknya mengungsikan seluruh warga yang tinggal di kawasan rawan setelah BPPTK menyampaikan dapat memrediksi 15-7 hari sebelum erupsi. Selama warga patuh dengan keputusan serta bersedia menandatangani pernyataan bersedia dievakuasi saat keadaan darurat.

"Artinya, silakan saja tinggal di atas. Tapi kalau suatu saat ditentukan untuk mengungsi, ya harus mau. Makanya warga yang enggan direlokasi harus tanda tangan," tandas Syamsul, usai pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekontruksi pascaerupsi Merapi di hadapan Menkokesra Agung Laksono, di PT Angkasa Pura I Yogyakarta, Minggu (13/1/2013).

Solusi ini, lanjutnya, merupakan implentasi konsep Living in Harmony With Disaster Risk. Dengan elemen utama yang harus dipahami adalah mengenal perilaku alam sekitar karena di saat bersamaan manusia berada di dalamnya.

Apalagi menghadapi pemikiran sebagian warga yang tidak takut meninggal di lereng Merapi lantaran telah lahir dan tumbuh berdampingan dengan gunung api teraktif di dunia ini. Sehingga dibutuhkan pendekatan budaya selain konsep teknis upaya minimalisir risiko bencana.

"Saya sudah ngomong dengan Mas Asih, yang mendapat legal formal dari Keraton menggantikan Alm Mbah Maridjan sebagai juru kunci Merapi mengenai ketegasan konsep ini. Beliau menyatakan siap patuh dengan keputusan BPPTK terkait dengan aktifitas Merapi," kata Syamsul.

Total kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah sebesar Rp 770,9 miliar untuk DIY dan Rp 548,31 miliar untuk Jawa Tengah. Sampai akhir tahun lalu, jumlah warga terdampak erupsi di wilayah Sleman yang bersedia di relokasi sebanyak 2.083 KK, dimana rumah yang telah dibangun adalah 2.083 unit.

"Anggaran pembangunan rumah bagi warga yang tidak mau direlokasi dipindahkan untuk pelebaran jalur evakuasi. Jadi tidak hangus anggaran tersebut," ujar Syamsul.

Sementara itu, Agung Laksono yang pada kesempatan itu didampingi Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX dan Bupati Sleman Sri Purnomo, menyampaikan bahwa penanganan bencana erupsi Merapi di DIY dan Jawa Tengah dapat dijadikan percontohan model pengananan bencana di wilayah lain. Karena kerja sama lintas sektor dipadu dengan pendekatan budaya maupun nilai kehidupan sosial dianggapnya sangat berhasil.

"Meskipun masih ada beberapa kekurangan, itu adalah hal wajar. Tapi secara keseluruhan kita harus mengapresiasi setelah melihat pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi erupsi Merapi ini," tukas Agung. (hdy)

Baca   Juga  :

  • Harga Sayuran dan Bumbu Dapur Naik 9 menit lalu
  • Pemilihan Gubernur Sulsel
    Saat Bayi di Sopeng , Ilham Tertukar Bantal 20 menit lalu
  • Tim SAR Manado Selamatkan 5 Warga Filipina di Laut 56 menit lal

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.