Bocoran Skema Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Bisa Tak Pakai Handphone

Merdeka.com - Merdeka.com - PT Pertamina telah merancang skema pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran. Caranya, pelanggan harus menunjukkan QR-Code yang didapat dari aplikasi MyPertamina saat membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

"Pelanggan ini hanya daftar sekali saja (ke My Pertamina) lalu dapat QR code. Jadi nanti tinggal tapping saja kalau mau beli," kata Direktur Utama PT Pertamina Persero Tbk. Nicke Widyawati dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/9).

Untuk memudahkan pelanggan, pemindaian (scan) barcode bisa dilakukan langsung melalui aplikasi maupun QR-code yang dicetak dan dilaminating. Sehingga saat pembelian tidak perlu menggunakan ponsel.

"Bisa dari sini (hp) atau (QR-Code) di-print dan dilaminating. Jadi tidak perlu pakai gadget," kata dia.

Namun, bila kendaraan tidak memiliki QR-code maka nomor polisi kendaraan akan dicatat. Sebab jika tidak dicatat, mesin tidak akan mengeluarkan BBM yang dibeli.

"Kalau beli tidak pakai QR ya jadi harus masukin nopol, karena tanpa nopol enggak bisa keluar," kata dia.

Dia meyakini cara ini bisa diterapkan untuk pembatasan BBM bersubsidi. Sebab skema yang sama sudah diterapkan dalam penjualan BBM jenis solar.

Minta Masyarakat Segera Mendaftar

Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk segera mendaftarkan diri ke My Pertamina. Semua kendaraan yang didaftarkan akan diterima dan mendapatkan QR code. Nanti sistem yang akan memilah pelanggan yang berhak mendapatkan BBM subsidi atau yang harus menggunakan BBM non subsidi.

Nicke mengakui penerapannya tidak akan mudah dan melelahkan. Namun ini sebagai bentuk tanggung jawab Pertamina dari penugasan pemerintah.

"Karena kalau sampai over kuota itu akan jadi beban Pertamina juga. Makanya harus merubah penjualan ke pelanggan," kata dia.

Nicke menyadari skema baru ini bisa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun dia meyakini akan berhasil dilakukan karena akan memudahkan masyarakat.

Dia pun membandingkan kebijakan pembayaran tol dengan kartu yang sempat menuai penolakan tetapi saat ini sudah diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Jadi ini seperti awal-awal saat pembayaran pakai e-tol juga ribut, tapi kan enak sekarang dan kita akan mengarah ke cara yang lebih mudah," kata dia. [idr]