Bos Bappenas Bicara Soal Pentingnya Data: Bukan Hanya Deretan Angka

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyatakan, bahwa data merupakan sebuah modal penting dalam perencanaan pembangunan bangsa. Mengingat, data merupakan sumber rujukan untuk menentukan arah pembangunan.

"Jadi, bukan hanya sebagai deretan angka-angka yang menunjukkan perkembangan. Tetapi, data adalah bagian terpenting dari setiap upaya penyusunan perencanaan (pembangunan)," ungkapnya dalam seminar Hari Statistik Nasional, Sabtu (25/9).

Apalagi, kata Suharso, di tengah pandemi Covid-19 ini, data mempunyai peranan yang teramat strategis untuk menyusun berbagai kebijakan. Khususnya terkait pemulihan ekonomi nasional.

"Data sangat diperlukan dalam rangka untuk menyusun upaya-upaya kita terhadap pemulihan ekonomi nasional," tekannya.

Oleh karena itu, dia mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan penerapan Satu Data Indonesia secara terpadu. Tujuannya agar Indonesia memiliki data statistik yang berkualitas.

"Karena tentu saja, itu akan meningkatkan daya upaya kita dalam memaksimalkan kehadiran data untuk kepentingan yang jelas," tandasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Bappenas: Korupsi Hambat Investasi Asing Masuk RI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. (Dok Bappenas)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. (Dok Bappenas)

Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Slamet Soedarsono mengatakan tindak pidana korupsi sangat berpengaruh pada masuknya investasi asing di Indonesia.

Bahkan efisiensi investasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara peers yang dari waktu ke waktu semakin turun.

"Jadi efisiensi investasi (Indonesia) lebih rendah dibandingkan negara seperti India, Malaysia, Filipina dan Vietnam yang semakin turun dari waktu ke waktu," kata Slamet dalam Webinar Transparansi Beneficial Ownership Bangun Iklim Usaha yang Transparan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Dibandingkan negara-negara tersebut investasi di Indonesia pun menjadi lebih mahal. Untuk meningkatkan setiap Rp 1 PDB membutuhkan Rp 6 investasi. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan besar pemerintah dalam mengatasi korupsi di Indonesia.

"Karena konotasinya kurang efisien dan masih ada perjuangan mengatasi korupsi sehingga pendanaan yang tinggi dan regulasi yang tertutup. Dan biaya logistik yang perlu diturunkan," kata dia.

Hal ini sejalan dengan berbagai referensi yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara korupsi dengan masuknya investasi langsung. Semakin korupsi marak di sebuah negara, maka investor asing semakin tidak mau menanamkan modalnya.

"Ketika korupsi merajalela di suatu negara, investor asing cenderung enggan berinvestasi," kata dia.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel