BP Migas Bubar, Pertamina Diminta Ambil Alih  

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

  • Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Merdeka.com
    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    MERDEKA.COM. Koalisi Anti Utang (KAU) menyebut ketergantungan Indonesia pada utang asing khususnya pada Singapura berbahaya. Pasalnya, jika terjadi konflik, maka Singapura dapat menghancurkan Indonesia melalui aspek utang.Ketua KAU, Dani Setiawan, menuding Singapura sebetulnya hanya broker atau kepanjangan tangan investor dari negara Eropa. Maka dari itu, mereka memegang kendali supply utang."Dalam skenarionya seperti itu, di mana Singapura selama ini menjadi posisi tuan rumah lembaga investasi …

  • Utang luar negeri Indonesia konsisten naik, tembus Rp 3107 T

    Utang luar negeri Indonesia konsisten naik, tembus Rp 3107 T

    Merdeka.com
    Utang luar negeri Indonesia konsisten naik, tembus Rp 3107 T

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. Angka utang ini konsisten naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 269,7 miliar. …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Badan Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) tepat. Dia menyarankan kewenangan pengendalian dan pengawasan kontrak bisnis migas diambil alih PT Pertamina (Persero). 

"Karena kewenangan itu seharusnya dijalankan oleh badan usaha," kata dia, dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 November 2012.

Menurut Pri Agung, Undang-Undang Minyak dan Gas menyatakan kegiatan usaha hulu seharusnya dijalankan oleh badan usaha milik negara. BP Migas, kata dia, adalah lembaga pemerintah dengan status badan hukum Mmlik negara. Secara prinsip, kuasa pertambangan tetap dipegang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kewenangan pengendalian dan pengawasan kontrak kerja sama dijalankan oleh Pertamina.

"Dalam hal ini Pertamina Hulu Energi." ujarnya.

Pri Agung mengatakan, pemerintah harus segera merespons keputusan Mahkamah Konstitusi agar ada kepastian hukum dan industri migas bisa terus berjalan. Sumber daya BP Migas, kata dia, bisa digabungkan dengan Pertamina Hulu Energi. "Dengan undang-undang yang baru, perlu dilakukan juga redefinisi peran, posisi, dan restrukturisasi Pertamina." katanya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan sejumlah tokoh organisasi Islam terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dalam putusan bernomor 36/PUU-X/2012 itu, Mahkamah menyatakan BP Migas bertentangan dengan UU Dasar 1945. Lihat: Mahkamah Konstitusi ''Bubarkan'' BP Migas

Seluruh hal terkait dengan badan pelaksana dalam penjelasan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga dinilai bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, fungsi dan tugas BP Migas akan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

FERY FIRMANSYAH

Berita populer:

Alasan PPP Mau Calonkan Rhoma Irama Jadi Presiden

Di Mana Holly Petraeus Saat David Akui Selingkuh?

Djan Faridz Kuasai Rumah Pemda dengan Sewa Murah

Meff Mengaku Korban Salah Pukul Diego Michiels

Jokowi: Kartu Jakarta Sehat Tak Gratis

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...