BP Migas Bubar, Pertamina Diminta Ambil Alih  

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Merdeka.com
    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    MERDEKA.COM. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan untuk menunda rencana pelepasan saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri. …

  • AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    Merdeka.com
    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    MERDEKA.COM. PT Angkasa Pura II bersiap mengembangkan bandar udara berkonsep kebun binatang di Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Kementerian Perhubungan langsung mengkaji rencana itu, karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan.Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengaku baru mendengar proposal AP II itu. Dia mempersilakan operator bandara berkreasi dengan konsep layanan penerbangan, asal keamanan terjamin. ... …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Badan Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) tepat. Dia menyarankan kewenangan pengendalian dan pengawasan kontrak bisnis migas diambil alih PT Pertamina (Persero). 

"Karena kewenangan itu seharusnya dijalankan oleh badan usaha," kata dia, dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 November 2012.

Menurut Pri Agung, Undang-Undang Minyak dan Gas menyatakan kegiatan usaha hulu seharusnya dijalankan oleh badan usaha milik negara. BP Migas, kata dia, adalah lembaga pemerintah dengan status badan hukum Mmlik negara. Secara prinsip, kuasa pertambangan tetap dipegang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kewenangan pengendalian dan pengawasan kontrak kerja sama dijalankan oleh Pertamina.

"Dalam hal ini Pertamina Hulu Energi." ujarnya.

Pri Agung mengatakan, pemerintah harus segera merespons keputusan Mahkamah Konstitusi agar ada kepastian hukum dan industri migas bisa terus berjalan. Sumber daya BP Migas, kata dia, bisa digabungkan dengan Pertamina Hulu Energi. "Dengan undang-undang yang baru, perlu dilakukan juga redefinisi peran, posisi, dan restrukturisasi Pertamina." katanya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan sejumlah tokoh organisasi Islam terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dalam putusan bernomor 36/PUU-X/2012 itu, Mahkamah menyatakan BP Migas bertentangan dengan UU Dasar 1945. Lihat: Mahkamah Konstitusi ''Bubarkan'' BP Migas

Seluruh hal terkait dengan badan pelaksana dalam penjelasan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga dinilai bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, fungsi dan tugas BP Migas akan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

FERY FIRMANSYAH

Berita populer:

Alasan PPP Mau Calonkan Rhoma Irama Jadi Presiden

Di Mana Holly Petraeus Saat David Akui Selingkuh?

Djan Faridz Kuasai Rumah Pemda dengan Sewa Murah

Meff Mengaku Korban Salah Pukul Diego Michiels

Jokowi: Kartu Jakarta Sehat Tak Gratis

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...