BP2MI Akui Ada Petugasnya Bekingi Pemberangkatan Pekerja Migran Ilegal

Merdeka.com - Merdeka.com - Sebanyak 2.540 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal berhasil dicegah keberangkatannya ke luar negeri dalam kurun 2 tahun terakhir. Namun, disinyalir masih banyak berhasil lolos.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia(BP2MI) Benny Rhamdani, mengungkapkan pemberangakatan PMI tersebut diduga dibekingi oknum petugas terkait, termasuk pihak BP2MI.

"Ini yang sebenarnya terjadi, ada sindikat yang membekingi kegiatan ilegal ini. Saya harus katakan ada oknum TNI, Polisi, Imigrasi dan dari dalam BP2MI sendiri, saya tidak bisa bicara hanya di luar kita, dari dalam kita pun itu ada," kata Benny Rhamdani saat membuka kegiatan Focus Group Discussion, PMI Merdeka dari Sindikat Ilegal, di area Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (14/9).

Benny mengungkapkan, PMI ilegal itu dibawa para calo ke tempat penampungan terlebih dulu di apartemen, hotel, dan tempat lain yang tersembunyi.

"Ini potret sebenarnya, di saat kami BP2MI melakukan segala sesuatu sesuai perundang-undangan, melindungi PMI, masih ada saja oknum-oknum yang merusak tatanan tersebut, dan kami akan tetap bergerak memerangi upaya pemberangkatan PMI ilegal," ucapnya.

Kekerasan terhadap PMI

Dari proses ilegal itu, kemudian banyak kasus kekerasan yang diterima PMI, karena mereka ini tidak dilindungi perjanjian dengan kekuatan hukum negara. Bentuk kekerasan yang dialami pun bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar seperti seharusnya, hingga eksploitasi jam kerja di atas 20 jam.

"Belum lagi ada praktik PMI tidak resmi ini diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain, karena mereka ini bisa diputus kontrak kerja kapan saja," ujar Benny.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa saat ini BP2MI telah membentuk Satgas Sikat Sindikat, yang diharapkan bergerak lebih tepat dan cepat ke berbagai daerah hingga tingkat desa. Sementara aparat di daerah juga ikut membantu dalam memberantas PMI ilegal mulai dari akarnya.

"Pasalnya, para PMI tidak resmi ini bisa meninggalkan Indonesia untuk bekerja di negara penempatan dengan berbagai modus. Misalnya saja menggunakan visa turis, visa ziarah, sampai visa umrah," ungkap dia. [yan]