BPBD DKI Jakarta memitigasi dampak La Nina

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bersama pihak terkait memitigasi dampak La Nina khususnya banjir sebagai efek musim hujan yang diprediksi terjadi mulai akhir Oktober 2022 sampai Februari 2023.

Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam diskusi di Jakarta, Kamis, menyebutkan, langkah mitigasi lintas sektor ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di DKI Jakarta, termasuk di lembaga vertikal

"Mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BMKG serta lainnya," katanya.

Untuk Dinas SDA, fokusnya pada infrastruktur seperti pembuatan waduk, situ dan embung sebagai tempat penampungan air hujan. Selanjutnya melakukan pengerukan sungai, waduk, situ dan perawatan saluran air yang sudah eksisting saat ini.


"Kemudian melakukan pengecekan dan perawatan pompa air, termasuk penyiapan pompa mobile untuk mempermudah penyedotan air," kata Isnawa.

Baca juga: Wali Kota Jaktim instruksikan Sudin SDA cek kesiapan pompa air

Langkah mitigasi berikutnya adalah pendistribusian sarana dan prasarana penanggulangan banjir di tempat-tempat rawan bencana. Pihaknya rutin mengkaji rencana kontingensi bencana banjir.

"Kami juga melakukan apel siaga untuk pengecekan kekuatan sumber daya. Kemudian melakukan simulasi gabungan penanganan bencana banjir dan pemetaan terhadap sumber daya (instansi/lembaga)," katanya.

Berdasarkan informasi dari BMKG, lanjut dia, Indonesia menjadi titik pertemuan antara cuaca dari arah utara dan selatan. Dampaknya akan terjadi peningkatan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia termasuk di DKI Jakarta.

Di Jakarta yang paling sering hujan adalah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. "Sedangkan wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara kecenderungannya lebih sedikit dari wilayah lainnya," kata Isnawa.

Dari data yang dia punya, tercatat ada 25 kelurahan dari total 267 kelurahan yang teridentifikasi rawan bencana, terutama banjir. Lokasi itu paling banyak yang bersinggungan dengan kali dan sungai dari kawasan hulu ke hilir.

Baca juga: Heru tunda cuti ASN yang tangani bencana selama musim hujan

Adapun 25 kelurahan itu tersebar di berbagai wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Seperti di Jakarta Barat di wilayah Rawa Buaya dan Kembangan, kemudian Jakarta Selatan di Kelurahan Cipeter, Pejaten Timur, Cipulir dan sebagainya.

"Sebenarnya itu paling banyak di wilayah-wilayah yang berada di bantaran kali, seperti di Kawasan Pondok Karya Kemang. Itu kan banjir disebabkan oleh Kali Mampang dan sudah masuk dalam program Dinas SDA untuk melakukan optimalisasi (pengerukan) di sana," katanya.

Guna mempercepat informasi kepada masyarakat, Isnawa juga memanfaatkan aplikasi grup WhatsApp soal tinggi muka air (TMA) terbaru dan menyebarkan di sosial media milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Pemkot Jaksel buka layanan pergantian dokumen warga terdampak banjir

Penyebaran informasi peringatan dini banjir ini juga diperkuat melalui "SMS broadcast" dengan melibatkan Kementerian Kominfo dan penyedia jaringan telepon.

"Kami juga menyiapkan dan mengecek sistem peringatan dini banjir dengan menggandeng BMKG, memantau pasang surut air laut dan pemantauan pintu air sungai hulu," tuturnya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan 267 petugas untuk mengantisipasi bencana saat musim hujan. Jumlah itu di luar dari petugas yang ada di wilayah-wilayah maupun OPD teknis lainnya.

"BPBD DKI memiliki sebanyak 267 petugas penanganan bencana atau yang biasa dikenal dengan Tim Reaksi Cepat (TRC). Mereka ​​​​​​​telah disiagakan di seluruh kelurahan di Jakarta.