BPDPKS dukung perpanjangan pembebasan tarif pungutan ekspor sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung perpanjangan tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar 0 dolar AS sebagai upaya mendorong kelapa sawit berkelanjutan.

“BPDPKS mendukung perpanjangan pengenaan tarif 0 dolar AS sampai dengan Oktober untuk menjaga momentum peningkatan ekspor CPO dan kenaikan harga TBS,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Keputusan perpanjangan tarif PE tersebut diambil pada rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS yang disesuaikan dengan mulai terjadi peningkatan harga TBS di beberapa wilayah.

“Dengan perpanjangan tarif ekspor 0 dolar AS, beban pelaku usaha berkurang sehingga meningkatkan ekspor CPO yang nantinya meningkatkan harga TBS seiring peningkatan ekspor CPO dan turunannya," ujarnya.

Eddy menuturkan perubahan kebijakan penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut juga merupakan momentum bagi BPDPKS untuk meningkatkan layanannya. Layanan-layanan tersebut yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Program Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan Prasarana, Promosi, dan Insentif Biodiesel, dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit.

Ia juga berharap perpanjangan tarif ekspor 0 dolar AS, kedepannya tidak mengganggu program-program BPDPKS tersebut.

“Yang terpenting bagi BPDPKS adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan peningkatan harga TBS tadi,” ucap dia.

Sementara itu, dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS juga diperoleh keputusan untuk penambahan alokasi biodiesel 2022, pembangunan pabrik minyak makan merah, dukungan percepatan peningkatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Perpanjangan Tarif PE sebesar 0 dolar AS dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga CPO mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar TBS yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut pada Minggu (28/8/2022).

Di samping itu, peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar di Triwulan IV-2022. Oleh karena itu, kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter (kL) menjadi 11.025.604 kL.

“Untuk meningkatkan keberterimaan kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, Komrah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan Sekretariat ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO,” jelas Menko Airlangga.


Baca juga: Pembebasan tarif pungutan ekspor sawit diperpanjang hingga 31 Oktober
Baca juga: Petani minta penghapusan tarif pungutan ekspor sawit diperpanjang
Baca juga: Kemenkeu: Penghapusan tarif pungutan ekspor sawit dukung petani