BPDPKS: Perlu inovasi program perbaikan perkebunan sawit rakyat

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan perlunya inovasi program perbaikan perkebunan sawit rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari di Jakarta, Jumat mengatakan hampir separuh perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah perkebunan petani swadaya.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan upaya strategis dalam meningkatkan kinerja sektor sawit, namun persoalan utama yang dihadapi sektor sawit saat ini adalah menurunnya harga CPO yang juga pada berdampak pada kesejahteraan Petani.

"Untuk memperbaiki kondisi ini dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, beberapa inovasi program perlu dilakukan dalam jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah tersebut," katanya saat peluncuran "Buku Panduan Sawit: Perkebunan Sawit Rakyat".

Sejumlah inovasi program tersebut, lanjutnya, perbaikan dukungan untuk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran atau pendataan petani sawit rakyat.

Dukungan perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat untuk peningkatan daya saing, seperti melakukan perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke pabrik kelapa sawit (PKS), peningkatan daya saing PKS dan perbaikan infrastruktur logistik.

"Kemudian penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat atau penyediaan referensi harga TBS dan aplikasi petani sawit,” katanya.

Sementara itu Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi menambahkan perlunya kolaborasi bersama dalam rantai pasok kelapa sawit.

Hal itu diharapkan agar tetap menjaga kinerja perkebunan kelapa sawit sehingga tingkat kesejahteraan petani sekitar kebun sawit juga tetap terjaga bahkan terangkat, kendati dengan kondisi ekonomi global yang masih belum menentu.

Selain itu, tambahnya, industri sawit nasional perlu menjaga keberlanjutan atau sustainability, terlebih dari total produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53 juta ton sekitar 70 persen diekspor, sementara 30 persen diserap di tingkat domestik.

"Persyaratan aspek keberlanjutan menjadi keniscayaan supaya bisa bertahan. Sustainability ini memastikan kelapa sawit tetap eksis dan berkelanjutan, terlebih pemerintah sudah komit untuk tidak menambah lahan, kendati produktivitas sawit rakyat masih menjadi PR besar," katanya.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengungkapkan, sampai saat ini kondisi petani kelapa sawit utamanya petani sawit swadaya tidak mengalami perubahan, kendati pemerintah telah menerbitkan beragam kebijakan.

Sampai saat ini, tambahnya, petani masih belum memiliki daya tawar tinggi dan tidak bisa menentukan harga TBS Sawit nya, serta bagaimana posisi tawar koperasi dengan pabrik sawit.

"Ke depan membangun kemitraan adalah dengan membangun kemitraan yang menguntungkan dan sejajar, karena dalam konteks kemitraan petani mesti adil, dan menguntungkan secara bersama baik petani maupun pabrik kelapa sawit," katanya.

Terkait buku “Buku Panduan Sawit: Perkebunan Sawit Rakyat”, berisikan hasil diskusi dan menampilkan beragam konsep dan usulan dari
para pelaku sawit baik itu pemerintah, swasta maupun petani yang dirangkum dari kegiatan “Diskusi Sawit Bagi Negeri” selama 2021 yang digelar BPDPKS.
​​​​​​​
"Buku ini bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan dan kontribusi minyak sawit, bagi negara, sosial dan lingkungannya," ujar Pimred InfoSAWIT, Ignatius Ery Kurniawan.

Baca juga: Airlangga: Keberdaan industri sawit harus untuk kesejahteraan rakyat

Baca juga: BPDPKS libatkan Gapki Kalbar sosialisasikan peremajaan sawit rakyat