BPIP: Pemindahan IKN komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan

Sekretaris Pribadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Achmad Uzair mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan komitmen pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan.

"Kebijakan pemindahan IKN adalah salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah untuk membenahi kesenjangan pembangunan antarwilayah," katanya dalam kegiatan Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung, dikutip dari keterangan tertulis BPIP di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut ia, salah satu tantangan Visi Indonesia Maju 2045 adalah masih kurangnya pemerataan pembangunan. Pada tingkat regional, hal ini di antaranya ditunjukkan adanya perbedaan indeks pembangunan manusia yang cukup tajam antara daerah di Jawa dan luar Jawa.

"Kesenjangan ini terjadi karena dalam sejarah kebijakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa kurang mendapatkan dukungan," katanya.

Uzair yang merupakan lulusan Universitas Erasmus Belanda dan Universitas Flinders Australia dengan spesialisasi analisis kebijakan publik ini mengatakan bahwa pemerataan pembangunan adalah salah satu tantangan terpenting yang dihadapi Indonesia saat ini.

"Jarak yang cukup jauh antara skor pembangunan manusia Kota Yogyakarta dan Kabupaten Nduga, Papua, serta terbatasnya akses komunikasi digital yang dihadapi lebih dari 94 juta penduduk di berbagai daerah terpencil adalah tantangan pemerataan pembangunan yang harus dimitigasi pemerintah," katanya.

Uzair juga mengatakan tantangan kebangsaan selayaknya menjadi dasar transformasi kebijakan dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan yang sudah ada, seperti halnya konsep Society 5.0 yang digagas oleh Pemerintah Jepang.

Menurut Uzair, gagasan Society 5.0 berangkat dari kebutuhan untuk refleksi atas perkembangan teknologi dan perannya dalam menjawab tantangan masyarakat Jepang.

"Jepang menghadapi tantangan yang spesifik, seperti menurunnya angka kelahiran, populasi yang menua dan meningkatnya biaya jaminan sosial. Untuk mengubah kebijakan yang berorientasi pada penanganan tantangan-tantangan tersebut, Jepang muncul dengan konsep Society 5.0," katanya.

Menurut ia, visi Indonesia 2045 adalah konsep serupa yang berusaha mengatasi tantangan-tantangan kebangsaan.

Konferensi yang diselenggarakan atas kerja sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Institut Teknologi Bandung tersebut dibuka oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada Kamis (3/11) dan ditutup pada Sabtu (5/11).