BPJS Kesehatan gandeng Kejari Banggai tingkatkan kepatuhan badan usaha

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Luwuk, Sulawesi Tengah, menggandeng Kejaksaan Negeri Banggai untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan perusahaan dan seluruh pekerja dan anggota keluarganya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Ario Pambudi Trisnowibowo di Banggai, Sulteng, Kamis, menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Negeri Banggai yang terus berkomitmen dalam mengawal kepatuhan badan usaha.

Menurutnya, perlu forum untuk mengetahui hal apa saja yang harus menjadi perhatian bersama dalam upaya peningkatan kepatuhan badan usaha.

"Khususnya di Kabupaten Banggai terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, di antaranya terkait badan usaha yang belum patuh baik dari segi pendaftaran dan administrasi," ungkap Ario.

Ia mengharapkan adanya langkah-langkah konkret yang dapat diambil sehingga kepatuhan badan usaha di daerah Kabupaten Banggai dapat ditingkatkan.

Baca juga: Peserta PPBU rasakan manfaat program JKN BPJS Kesehatan

Baca juga: BPJS Kesehatan dan Bank Mandiri sabet Red Hat APAC Innovation Awards

Hal ini juga untuk memastikan seluruh pekerja pada setiap perusahaan telah di lindungi dalam kepesertaan Program JKN.

"Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang diamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengoptimalkan Program JKN," ucap Ario.

Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Raden Wisnu Bagus Wicaksono mengatakan kolaborasi antara BPJS Kesehatan Cabang Luwuk dengan Kejaksaan Negeri Banggai telah berjalan dengan baik.

Wisnu mengatakan, melalui Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Banggai Tahap II Tahun 2022, secara bersama dapat merencanakan strategi guna mengoptimalkan kepatuhan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Program JKN.

Sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai bentuk upaya memberikan pendampingan sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan.

"Di forum kedua ini akan ada pembaruan data yang akan kita bahas bersama terkait tingkat kepatuhan," ujar Wisnu.

Wisnu berharap akan ada solusi yang dapat ditemukan untuk dibahas sehingga permasalahan yang ada terkait kepatuhan badan usaha dapat diselesaikan dengan kerja sama dan komunikasi seluruh pemangku kepentingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baca juga: Aplikasi Mobile JKN mudahkan pelayanan warga Manado

Baca juga: BPJS Kesehatan raih penghargaan lembaga terpopuler media digital