BPK Temukan Piutang Pajak Macet Rp20,84 Triliun di LKPP 2021

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengungkap, sejumlah temuan terkait dengan sektor perpajakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021. Terdapat piutang pajak macet sebesar Rp20,84 triliun yang belum dilakukan penagihan secara memadai oleh pemerintah.

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah, antara lain agar melakukan inventarisasi atas piutang macet yang daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022, dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6).

Selain piutang macet senilai Rp20,84 triliun, BPK juga menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang dilakukan wajib pajak dan disetujui. Kemudian, menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.

"Ini (perlu) ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN," tutupnya. [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel