BPKN berharap PLN ganti kWh meter yang ditera ulang

Budi Suyanto

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengharapkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengganti 14 juta kilo watt hour (kWh) meter yang harus ditera ulang menjadi kwh meter smart.

"14 juta kWh meter yang belum ditera ulang itu segera diganti dengan yang smart, saya mengusulkan tahun 2021 itu diprioritaskan saja untuk segera diganti supaya masalah kerugian PLN maupun konsumen segera dapat diatasi," ujar Ketua BPKN Ardiansyah Parman dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Dengan begitu, menurut dia, dapat mencegah terjadinya kerugian lebih besar nantinya, baik dari sisi konsumen ataupun pelaku usaha menyusul fenomena lonjakan tagihan listrik yang dialami jutaan konsumen di seluruh Indonesia.

Baca juga: Kemendag minta PLN tera ulang meter pastikan tarif pemakaian

Ia juga meminta PLN agar tagihan konsumen selama bulan Januari-Juni disampaikan ke konsumen pada saat petugas melakukan pencatatan kWh meter.

"Dengan begitu, konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan benar sehingga tidak menimbulkan prasangka," katanya.

Ia menyampaikan salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

"Informasi yang tidak disampaikan secara jelas dan lengkap oleh PLN dapat merugikan baik itu dari PLN selaku pelaku usaha dan juga konsumen selaku pengguna jasa," katanya.

Baca juga: PLN kembali turunkan petugas catat meter

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengatakan permasalahan lonjakan tagihan listrik ini tidak lepas dari banyaknya tera meteran listrik rumah tangga yang sudah tidak berlaku masa teranya.

Ia menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya meteran listrik harus ditera setiap 10 tahun oleh petugas tera, agar tertib ukur sektor energi.

"Kemendag juga sudah menyurati kementerian ESDM terkait tertib ukur energi untuk bisa di tindaklanjuti, diharapkan juga Kemendag dan PLN bisa duduk bersama untuk mendiskusikan terkait sudah habisnya masa tera yang menurut data sudah 40 juta tanda tera sudah tidak berlaku masa teranya," katanya.