BPKN Dukung Proses Hukum Terkait Pencurian Pulsa

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendukung agar para pelaku "pencurian pulsa" harus segera diproses secara pidana untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum.

"Jika konsumen kedapatan mencuri barang dan/atau jasa milik pelaku usaha, tetap harus diproses secara pidana dan bahkan dijatuhi hukuman, maka pelaku usaha yang mencuri hak atau milik konsumen harus pula diproses secara pidana," kata Ketua BPKN, Suartini Hadad, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Suartini Hadad mengemukakan hal tersebut terkait dengan ditetapkannya salah satu petinggi perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia sebagai tersangka bersama beberapa tersangka lainnya dalam dugaan pencurian pulsa yang merugikan banyak konsumen.

Menurut Suartini, proses secara pidana itu juga harus meliputi korban konsumen baik yang terdapat di kategori seluler maupun "fixed phone" dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"BPKN-RI mendukung Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Mabes Polri untuk memproses tindak pidana perlindungan konsumen tersebut," katanya.

Ia juga mengutarakan, istilah pencurian pulsa sebetulnya merupakan istilah populer dan bukan istilah yang sesungguhnya, karena pulsa memiliki makna "satuan waktu pembicaraan".

Dengan demikian, ujar dia, yang sebenarnya dicuri bukanlah pulsa itu sendiri tetapi uang yang dipakai untuk deposit konsumen yang dititipkan kepada pelaku usaha melalui transaksi prabayar.

Suartini memaparkan, BPKN selama ini selalu memantau perkembangan kasus pencurian pulsa bukan hanya pada kasus yang telah dilaporkan kepada polisi namun juga kasus-kasus lain yang masuk melalui unit Penanganan Pengaduan dan Kasus di BPKN serta kasus-kasus yang muncul di media massa dan media"online".

"Tidak hanya itu BPKN-RI pun sudah mengirimkan saksi ahli hukum perlindungan konsumen untuk membantu Bareskrim dalam menyidik tindak pidana tersebut," katanya.

Menurut dia, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh masyarakat luas yaitu pertanggungjawaban pidana baru menyentuh individu-individu yang menjadi "kambing hitam" dalam tindak pidana perlindungan konsumen sedangkan pihak korporasi atau badan hukum selama ini tidak pernah disentuh.

Selain itu, lanjut Suartini, BPKN memandang perlunya pihak Bareskrim Mabes Polri untuk mencermati proses yang mengakibatkan hilangnya atau tersedot pulsa konsumen apakah betul-betul kesalahan teknis-administratif belaka atau terdapat unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum.

Sehubungan dengan proses hukum yang tengah berlangsung tersebut, BPKN mengimbau kepada segenap masyarakat luas untuk tetap memantau perkembangan penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan perkara tersebut dengan menjunjung asas-asas hukum yang berlaku. (tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...