BPKN Dukung Proses Hukum Terkait Pencurian Pulsa

  • Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Merdeka.com
    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pramudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina. …

  • Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Studentpreneur
    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Bayangkan betapa bahagianya kalau Anda berhasil membuat puluhan juta orang tertawa, namun juga mendapatkan uang sampai puluhan milliar rupiah? Ray Chan, anak muda dari Hong Kong berhasil mewujudkannya dengan menciptakan situs komedi populer 9GAG. Tanyalah pada anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pengunjung setia 9GAG. Bahkan, saking populernya di Indonesia, sampai ada situs-situs lokal yang berusaha menjadi 9GAG-nya Indonesia. Saat ini, 9GAG dikunjungi oleh …

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendukung agar para pelaku "pencurian pulsa" harus segera diproses secara pidana untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum.

"Jika konsumen kedapatan mencuri barang dan/atau jasa milik pelaku usaha, tetap harus diproses secara pidana dan bahkan dijatuhi hukuman, maka pelaku usaha yang mencuri hak atau milik konsumen harus pula diproses secara pidana," kata Ketua BPKN, Suartini Hadad, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Suartini Hadad mengemukakan hal tersebut terkait dengan ditetapkannya salah satu petinggi perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia sebagai tersangka bersama beberapa tersangka lainnya dalam dugaan pencurian pulsa yang merugikan banyak konsumen.

Menurut Suartini, proses secara pidana itu juga harus meliputi korban konsumen baik yang terdapat di kategori seluler maupun "fixed phone" dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"BPKN-RI mendukung Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Mabes Polri untuk memproses tindak pidana perlindungan konsumen tersebut," katanya.

Ia juga mengutarakan, istilah pencurian pulsa sebetulnya merupakan istilah populer dan bukan istilah yang sesungguhnya, karena pulsa memiliki makna "satuan waktu pembicaraan".

Dengan demikian, ujar dia, yang sebenarnya dicuri bukanlah pulsa itu sendiri tetapi uang yang dipakai untuk deposit konsumen yang dititipkan kepada pelaku usaha melalui transaksi prabayar.

Suartini memaparkan, BPKN selama ini selalu memantau perkembangan kasus pencurian pulsa bukan hanya pada kasus yang telah dilaporkan kepada polisi namun juga kasus-kasus lain yang masuk melalui unit Penanganan Pengaduan dan Kasus di BPKN serta kasus-kasus yang muncul di media massa dan media"online".

"Tidak hanya itu BPKN-RI pun sudah mengirimkan saksi ahli hukum perlindungan konsumen untuk membantu Bareskrim dalam menyidik tindak pidana tersebut," katanya.

Menurut dia, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh masyarakat luas yaitu pertanggungjawaban pidana baru menyentuh individu-individu yang menjadi "kambing hitam" dalam tindak pidana perlindungan konsumen sedangkan pihak korporasi atau badan hukum selama ini tidak pernah disentuh.

Selain itu, lanjut Suartini, BPKN memandang perlunya pihak Bareskrim Mabes Polri untuk mencermati proses yang mengakibatkan hilangnya atau tersedot pulsa konsumen apakah betul-betul kesalahan teknis-administratif belaka atau terdapat unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum.

Sehubungan dengan proses hukum yang tengah berlangsung tersebut, BPKN mengimbau kepada segenap masyarakat luas untuk tetap memantau perkembangan penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan perkara tersebut dengan menjunjung asas-asas hukum yang berlaku. (tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...