BPN Diminta Turun Awasi Masalah Ini

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya di Kota Pematangsiantar diminta untuk menyikapi dugaan masalah penyerobotan tanah di Jalan Kerukunan, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang warga Rinto Lumbok Sinaga. Menurut dia, tanah seluas 300 meter itu sudah mendapatkan sertifikat dari BPN.

"Tepatnya pada 9 Desember 2014 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6076/ Bah Kapul atas tanah kami ini," kata dia, Jumat (7/9/2021).

Seperti dilansir dari Antara, dia menuturkan, jarang sekali menengok tanah tersebut. Namun, pada 2019 dirinya heran lantaran tanahnya ada yang menggarap.

Rinto pun menelusuri sehingga kemudian pada Januari 2020 mengajukan pengukuran ulang dan pengembalian batas atas bidang tanah yang dimilikinya tersebut.

"Pengukuran dan pemetaan kegiatan pengembalian batas ini dilaksanakan pada 6 Maret 2020," ungkap dia.

Dirinya merasa masalah ini telah selesai. Namun, pada 2021 melihat tanahnya telah dipagari. Karena itu, Rinto melalui pengacaranya mengadukan ini ke BPN.

"Saya telah mengajukan pengaduan penyelesaian sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar pada 5 Juli 2021. Saya mengetuk pintu hati Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mendengar keluhan saya yang merasa sangat dirugikan," kata dia.

Menunggu Jawaban

Sementara, kuasa hukumnya, AM Rizki Sitio SH menambahkan, pihaknya masih menunggu jawaban dari BPN.

"Kami masih menunggu jawaban pihak BPN. Bila tidak ada respons dalam seminggu ini, kami akan tempuh jalur hukum," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel