BPN: UU Pengadaan Tanah Efektif Mulai 2013

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

Jakarta (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional memastikan Undang-Undang No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berlaku efektif pada 2013.

"Suka, tidak suka, awal 2013 atau setelah tiga aturan dari amanat Peraturan Presiden No. 71/2012 yang juga produk turunan UU itu, dirampungkan akhir tahun ini," kata Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah BPN, Noor Marzuki, kepada pers di sela Workshop dan Sosialisasi UU No 2/2012 untuk PT Jasa Marga Tbk, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya saat ini harus merampungkan aturan berupa Petunjuk Pelaksanaan Teknis sebagai amanat dari Perpres No. 71 /2012.

Sementara dua aturan lainnya yaitu berupa Tata Kelola Keuangan akan dibuat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait dengan pembebasan lahan yang dibiayai APBN.

Kemudian, jika dananya menggunakan APBD maka peraturannya dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Ketiga peraturan ini harus sudah rampung maksimal dalam waktu tiga bulan sejak Perpres No.17/2012 disahkan, yaitu sejak September ini atau akhir tahun harus jadi," katanya.

Dia menyatakan, regulasi regulasi pengadaan tanah yang baru ini akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Undang-undang ini juga, kata Noor, dinilai lebih demokratis karena di dalamnya terdapat hal-hal seperti lebih terukur, adanya perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...