BPN: UU Pengadaan Tanah Efektif Mulai 2013

  • Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNnews.com
    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNNEWS.COM - Serikat karyawan Bank BTN mengingatkan, Bank Mandiri miskin pengalaman dalam hal penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). …

  • Rizal Ramli Didaulat Orasi Tolak Akuisisi BTN

    Rizal Ramli Didaulat Orasi Tolak Akuisisi BTN

    Antara
    Rizal Ramli Didaulat Orasi Tolak Akuisisi BTN

    Jakarta (Antara) - Rencana Pemerintah mengalihkan saham PT Bank BTN Tbk kepada PT Bank Mandiri Tbk mendapat kritik dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa rencana tersebut merupakan akal-akalan segelintir pihak. "Tidak benar dan tidak ada alasan untuk mengalihkan saham BTN kepada Mandiri. Itu hanya skenario kepentingan sekelompok saja," kata Rizal Ramli, di Gedung Bank BTN, Harmoni, Jakarta, Minggu. Mantan Menko Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

Jakarta (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional memastikan Undang-Undang No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berlaku efektif pada 2013.

"Suka, tidak suka, awal 2013 atau setelah tiga aturan dari amanat Peraturan Presiden No. 71/2012 yang juga produk turunan UU itu, dirampungkan akhir tahun ini," kata Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah BPN, Noor Marzuki, kepada pers di sela Workshop dan Sosialisasi UU No 2/2012 untuk PT Jasa Marga Tbk, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya saat ini harus merampungkan aturan berupa Petunjuk Pelaksanaan Teknis sebagai amanat dari Perpres No. 71 /2012.

Sementara dua aturan lainnya yaitu berupa Tata Kelola Keuangan akan dibuat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait dengan pembebasan lahan yang dibiayai APBN.

Kemudian, jika dananya menggunakan APBD maka peraturannya dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Ketiga peraturan ini harus sudah rampung maksimal dalam waktu tiga bulan sejak Perpres No.17/2012 disahkan, yaitu sejak September ini atau akhir tahun harus jadi," katanya.

Dia menyatakan, regulasi regulasi pengadaan tanah yang baru ini akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Undang-undang ini juga, kata Noor, dinilai lebih demokratis karena di dalamnya terdapat hal-hal seperti lebih terukur, adanya perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...