BPOM Akui Tak Ada Aturan Batas Cemaran EG & DEG pada Farmakope Indonesia

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K. Lukito menegaskan, aturan mengenai batasan tentang etilon glokol (EG) dan detilon glikol (DEG) belum diatur dalam standar farmakope Indonesia dan Internasional. Oleh sebab itu, pihaknya tak memiliki dasar hukum untuk memeriksa hal tersebut.

Diketahui, penyebab gagal ginjal anak dipicu oleh kandungan EG dan DEG dalam cairan pelarut obat di atas batas aman.

"Bahwa sebelum kejadian ini, tidak ada ketentuan batas cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam produk obat jadi pada standar farmakope Indonesia maupun internasional. Sehingga tidak ada payung hukum BPOM untuk melakukan pengawasan," ujar Penny K. Lukito saat konferensi pers BPOM, Kamis (17/11).

Penny juga menyayangkan, obat sirop masih marak dijual di pasaran. Bahkan di toko online sampai tersedia di 6.001 tautan link yang menjual obat sirop.

"Bayangkan, kita baru saja merilis bahwa produk ini berbahaya, sudah memenuhi ketentuan, berarti sudah ada kejahatan ya disana masih ada menjual 6.001," kata Penny.

Namun, sejak Rabu (16/11), BPOM sudah berhasil meminta pemblokiran link tersebut. Kini, tersisa tiga tautan link yang masih beredar di online.

"Bertahap diturunkan tinggal 3 terakhir, per kemarin tinggal 3 dari 6.001 link yang menjual produk obat tersebut. Karena mungkin jual karena murah juga, jadi hati-hati membeli produk obat melalui online," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, sempat mengkritik kinerja BPOM. Khususnya Kepala BPOM Penny Lukito.

"BPOM ini salah, kita rekomendasikan sama Presiden Jokowi, ganti itu Kepala BPOM. Ini sudah 170-an orang meninggal," kata Andre.

Penny telah menanggapi desakan mundur tersebut. Dia tidak merasa kecolongan karena BPOM tidak terlibat dalam pengawasan bahan pelarut yang digunakan oleh industri farmasi.

Di sisi lain, BPOM digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas tuduhan telah melakukan tindakan pembohongan publik dan tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat sirup.

Gugatan KKI tersebut telah tercatat dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT. Dalam tuntutannya, BPOM diminta melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada publik karena dinilai lalai terkait pengawasan obat sirop.

"Dikaitkan dengan gugatan PTUN, jadi ya saya kira silakan saja berproses, tentunya kami akan menjawab," kata Penny.

Menurutnya, BPOM sudah biasa menghadapi gugatan. Penny berkata, Kejaksaan Agung akan membantu pihaknya menjelaskan masalah obat sirop tercemar EG-DEG.

"Dalam hal hal ini seperti sudah biasa tentunya ada hal tersebut, itu yang juga kami diskusikan dengan Kejaksaan Agung, kejaksaan Agung tentunya sebagai pengacara dari pemerintah akan membantu Badan POM menjelaskan sejelas-jelasnya masalah ini," ucap Penny.

Sumber: Liputan6.com [rnd]