BPS Sebut Belanja APBD Lambat Jadi Biang Kerok Indonesia Belum Keluar dari Resesi

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyoroti Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) yang masih banyak tertahan pada kuartal I 2021. Itu secara tak langsung turut berpengaruh pada Indonesia yang masih jatuh di lubang resesi.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini yang masih terkontraksi minus 0,74 persen secara tahunan (yoy).

Di sisi lain, hingga Maret 2021, BPS mencatat total dana APBD yang masih tertahan belum dibelanjakan mencapai sekitar Rp 182 triliun.

"Satu hal yang agak membuat konsumsi pemerintah ini agak terhambat adalah realisasi dari APBD, dimana belanja barang, belanja jasa, dan belanja pegawai dari APBD mengalami kontraksi," kata Suhariyanto, Rabu (5/5/2021).

Suhariyanto coba mengutip ujaran Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengingatkan agar pemerintah daerah dapat segera mencairkan dan merealisasikan anggaran-anggaran yang ada.

"Kalau itu bisa diwujudkan, konsumsi pemerintah akan membantu pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Belanja APBN Meningkat

Ilustrasi dana BLT
Ilustrasi dana BLT

Berkebalikan dengan APBD, realisasi belanja negara atau APBN pada kuartal I 2021 justru naik jadi sebesar Rp 523,04 triliun.

Ini adalah sebesar Rp 523 triliun, naik cukup tinggi kalau dibandingkan posisi triwulan I 2020 yang sebesar Rp 452 triliun, atau meningkat secara tahunan dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 452,41 triliun.

"Kalau kita telisik lebih dalam, kenaikan realisasi belanja negara APBN pada triwulan I ini terjadi karena naiknya realisasi belanja pemerintah pusat," ujar Suhariyanto.

"Di antaranya adalah pertumbuhan belanja modal yang naik sangat tinggi sebesar 186,19 persen. Belanja barang juga naik 82,70 persen, demikian juga dengan belanja lain-lain. Dengan pengecualian bahwa belanja pegawai mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: