BRGM: Realisasi rehabilitasi mangrove 2021 seluas 34,5 ribu Ha

·Bacaan 2 menit

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyatakan realisasi kegiatan rehabilitasi mangrove pada 2021 hingga Desember telah mencapai seluas 34,5 ribu hektar (Ha) dengan melibatkan 400 ribu tenaga kerja.

Kepala BRGM Hartono saat pembukaan Mangrove Week yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin mengatakan selama 2021 sampai 2024 pemerintah menetapkan target rehabilitasi gambut seluas 1,2 juta hektar sedangkan mangrove 600 ribu hektar

"Khusus untuk tahun 2021, target rehabilitasi mangrove adalah 33 ribu hektare, artinya BRGM sudah melebihi target rehabilitasi mangrove," ujar Hartono melalui keterangan tertulis.

Penyelesaian target rehabilitasi mangrove, lanjutnya, tak luput dari dukungan masyarakat, yang merupakan kunci keberhasilan penanaman bibit mangrove BRGM.

Dikatakannya, kerangka pelaksanaan rehabilitasi mangrove BRGM tahun ini melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Rehabilitasi mangrove ini diharapkan dapat memulihkan fungsi ekologis mangrove, untuk jasa lingkungan yakni sebagai pencegah terjadinya abrasi, intrusi air laut, dan tempat pemijahan biota laut.

"Juga, dapat memberikan pendapatan tambahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara geopolitik, menjaga tepi batas keutuhan negara Indonesia," ujar.

Selain penanaman bibit mangrove dan memastikan terjadinya keberlanjutan dan perlindungan ekosistem mangrove, BRGM membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM).

Pada 2021 BRGM telah membentuk 220 DPMG yang bersumber dari APBN dan 30 DMPM yang sumber dari pendanaan program Kedaireka.

Menurut dia, ke depan skema pendanaan rehabilitasi mangrove akan lebih beragam, tidak hanya dari APBN tetapi juga bantuan luar negeri dan pendanaan swasta.

Selain itu, program rehabilitasi mangrove, tutur Hartono merupakan program lintas Kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didukung oleh Pemerintah Daerah, LSM dan perguruan tinggi.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan perlu koordinasi antarkementerian dan dibentuk program rehabilitasi mangrove dengan skala yang lebih besar.

"Jangan lagi bikin proyek yang kecil-kecil dan terlalu tersebar. Karena Indonesia itu sangat luas. Perlu juga dilakukan pembagian tugas," ujarnya.

Selanjutnya, Dedi berpesan untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, laut dan mangrove serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait perayaan Mangrove Week yang digelar selama 20-22 Desember 2021, mantan Bupati Purwakarta itu mengharapkan ke depan dapat diselenggarakan di lokasi rehabilitasi mangrove dan bersama masyarakat yang melakukan penanaman bibit mangrove.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel