Brigade Trikora TTU Dilarang Beraktivitas

Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit

TRIBUNNEWS.COM, KEFAMENANU--Brigade Serbaguna Trikora yang dibentuk organisasi Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Ranting Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dilarang melakukan aktivitas apa pun dan dengan dalih apa pun di wilayah Kabupaten TTU.

"Sebab sampai hari ini organisasi PKRI belum mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol di tingkat provinsi maupun pusat. SKT itu merupakan syarat mutlak bahwa organisasi yang didirikan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," jelas Drs. Raymundus Thall, Kepala Kesbangpol dan Linmas TTU, Kamis (27/12/2012) pagi.

Larangan itu, lanjut Thall, merupakan kesepakatan bersama yang diambil dalam rapat bersama Pemkab TTU dengan PKRI/Brigade Serbaguna Trikora, awal bulan Desember 2012 lalu, di Desa Lapeom, Kecamatan Insana Barat.

"Jadi sekali lagi, saya melarang organisasi PKRI/Brigade Serbaguna Trikora melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun," tandas Thall.

Ia meminta kepada pengurus PKRI/Brigade Serbaguna Trikora agar menyempurnakan dan merevisi isi AD/ART sebagai syarat mengantongi izin SKT. Sebab AD/ART yang ditunjukkan pengurus kepada Pemkab TTU adalah AD/ART lama tahun 2004-2009 lalu.

Penjelasan senada juga disampaikan Camat Insana Barat, Drs. Alfons Tuames, yang dihubungi Kamis (27/12/2012) siang. "Jadi, kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama yang dipimpin langsung oleh saya. Rapat itu menyepakati bahwa PKRI dan organisasi sempalannya yaitu Brigade Serbaguna Trikora dilarang melakukan aktivitas apapun di wilayah TTU," jelas Tuames.

Ia menambahkan, kendati rapat itu tidak dihadiri Ketua PKRI Ranting Kabupaten TTU, Yosep Makleat, namun semua anggota dan pengurus inti lainnya hadir. Turut hadir para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan instansi terkait dari Pemkab TTU termasuk utusan dari Polres TTU dan Kodim TTU. "Kesepakatan itu sudah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus dan utusan masyarakat serta diberi meterai," tandas Tuames.

Sebelumnya diberitakan, organisasi PKRI/Brigade Serbaguna Trikora melakukan pelantikan ratusan anggota baru pada bulan Oktober lalu di Kupang. Namun organisasi ini belum mendapat legitimasi secara normatif serta belum diakui oleh pemerintah. Kendati belum mendapat legitimasi, organisasi yang dicap liar oleh pemerintah ini sudah menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan yang belum jelas tujuan dan manfaatnya. Para pemuda yang mendaftar dipungut uang Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per orang. Dengan janji akan memberikan pekerjaan bagi para anggotanya. *

Baca juga:

  • 9 Bangunan di Samarinda Dilalap Api
  • Sembilan Bangunan Dekat Pasar Kedondong Samarinda Diamuk Api
  • Sekitar 60 Persen Digunakan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Raperda Pengelolaan DAS Paser Sudah Diusulkan


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.