Brigita Manohara Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Kasus Bupati Mamberamo Tengah

Merdeka.com - Merdeka.com - Presenter televisi Brigita Purnawati Manohara memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/7). Brigita Manohara memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap serta gratifikasi pelaksanaan pelbagai proyek di pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah, Papua.

"Betul hari ini dijadwalkan pemanggilan saksi atas nama Brigita P Manohara, karyawan swasta," kata pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Informasi diterima Ali, Manohara telah memenuhi panggilan tim penyidik di gedung KPK. "Informasi yang kami peroleh yang bersangkutan akan hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," ucap Fikri.

Mangkir Diperiksa

Manohara sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik KPK saat diperiksa pada Jumat (15/7). Manohara mengaku tak bisa menghadiri panggilan penyidik KPK karena tak tahu mengenai panggilan tersebut.

"Hingga tadi pagi, sebelum tim penyidik KPK menelepon saya dan kemudian saya mendapatkan link berita dari kolega, saya tidak tahu perihal pemanggilan saya sebagai saksi ke KPK," kata Manohara, dalam keterangan tertulis pada Selasa (19/7).

KPK menyatakan telah mengirimkan surat pemanggilan ke alamat rumah Manohara di Surabaya, Jawa Timur.

"Dari percakapan antara saya dan tim penyidik disampaikan bahwa surat pemanggilan tersebut dikirimkan ke alamat saya di Surabaya dan berdasarkan laporan jasa pengiriman diterima Brigita Purnawati Manohara selaku nama yang dituju surat itu," kata dia.

Namun Manohara mengaku tidak menerima surat itu karena sejak 2012 telah tinggal di Jakarta. Sementara alamat sesuai KTP sudah dipindah ke Jakarta sejak akhir 2021.

Konstruksi Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah

KPK saat ini sedang menyidik kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah yang diduga menjerat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

KPK akan menyampaikan pada publik mengenai pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi uraian perkara hingga pasal apa saja yang disangkakan ketika penyidikan cukup dan telah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Terkait penyelidikan perkara tersebut, KPK menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menjadi buronan. Dia masuk dalam dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah.

"Benar, KPK nyatakan, telah masuk dalam DPO," ujar Ali.

Ricky Ham dua kali mangkir saat dipanggil tim penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Ricky Ham juga kabur saat akan dijemput paksa tim penyidik.

Ali mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada Polda Papua yang turut membantu menemukan Ricky Ham. Ali berharap masyarakat turut serta membantu pencarian Ricky Ham.

Ali meminta masyarakat tak ragu memberikan informasi kepada KPK terkait keberadaan Ricky Ham. Dia juga meminta semua pihak membantu tim penyidik lembaga antirasuah menemukan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

"KPK meminta para pihak tidak membantu tersangka (Ricky) melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakan hukum secara sengaja," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/7).dia.

Ali mengatakan KPK tidak segan menjerat pidana pihak yang membantu pelarian Ricky Ham. Dia juga memastikan bakal menerapkan Pasal 21 UU Tipikor kepada pihak yang turut membantu menyembunyikan Ricky Ham.

"Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara," ujar Ali.

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan, 'Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.'

KPK menduga Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak kabur dari panggilan paksa tim penyidik lembaga antirasuah dibantu oleh orang-orang terdekatnya. "Orang-orang terdekat tersangka yang diduga turut membantu proses pelarian tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/7).

Ali mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan pihak-pihak yang diduga turut membantu pelarian Ricky Ham. Pemeriksaan terhadap mereka untuk mengetahui lokasi Ricky Ham saat ini.

"Untuk mengungkap keberadaan tersangka dimaksud," kata Ali. [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel