BRIN usul 7 opsi pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di Presidensi G20

·Bacaan 2 menit

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan tujuh opsi pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat disampaikan Indonesia di agenda G20, sebagaimana Indonesia mendapatkan kepercayaan memegang Presidensi G20 Tahun 2022.

"Perempuan pelaku UMKM pada masa ekonomi digital masih menghadapi persoalan khususnya pada tiga aspek yaitu sosial budaya, pendidikan keterampilan, dan struktural," kata peneliti Pusat Riset Politik BRIN RR Emilia Yustiningrum saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Terkait tantangan pada aspek sosial budaya, Emilia mengatakan tatanan sosial budaya patriarki dan bias gender di level keluarga dan masyarakat merupakan rintangan utama bagi perempuan untuk memulai dan menjalankan usahanya.

Sementara pada aspek pendidikan dan keterampilan, perempuan pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usahanya.

Baca juga: Presiden: Indonesia perjuangkan kepentingan negara berkembang di G20

Baca juga: Panggung besar galang solidaritas global di keketuaan G20

Pada aspek struktural, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi yakni, perempuan UMKM pada umumnya bergerak di sektor informal; dan selama pandemi COVID-19 perlu distribusi vaksin yang merata bagi perempuan pelaku usaha.

Kemudian, masalah terkait berkurangnya transaksi ekonomi akibat penurunan daya beli masyarakat yang terjadi karena lonjakan pengangguran selama masa pandemi COVID-19.

Di sisi lain, masih ada ketimpangan tingkat pendidikan dan literasi digital pada perempuan pelaku usaha, serta kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah di Indonesia.

Hasil studi yang dilakukan Emilia menyatakan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 membutuhkan kerja sama untuk mendukung pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19, salah satunya melalui pemberdayaan perempuan pelaku UMKM pada era ekonomi digital.

Tujuh opsi usulan BRIN tersebut adalah penguatan dan pemberdayaan perempuan dan UMKM; mendorong kebijakan untuk memfasilitasi dan membangun lingkungan yang kondusif bagi perempuan pelaku usaha.

Opsi berikutnya adalah merumuskan model layanan keuangan yang ramah bagi perempuan pelaku usaha; bekerja sama dan melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program untuk pemberdayaan perempuan.

Opsi selanjutnya adalah mendorong penggunaan layanan perbankan digital oleh perempuan pelaku usaha, meningkatkan literasi digital perempuan, serta merancang strategi global dalam mempercepat dan mendukung infrastruktur dan inklusi digital bagi perempuan pelaku usaha.

Baca juga: Menko Airlangga harap Presidensi G20 di Indonesia bisa membumi

Baca juga: Kemenkes: Indonesia akan buktikan kemampuan tangani COVID-19 di G20

Opsi-opsi itu termuat dalam Policy Brief G20 yang disusun oleh tim dari Pusat Riset Politik BRIN dengan judul Presidensi Indonesia di G20: Prioritas dalam Mewujudkan Inklusifitas dan Berkelanjutan.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mempunyai fokus agenda G20 yaitu, pemerataan distribusi vaksin dan transformasi ekonomi digital untuk perempuan pelaku UMKM.

Oleh sebab itu, tim tersebut melakukan riset tentang tantangan yang dihadapi perempuan pelaku UMKM saat ini dan bagaimana Indonesia bisa menggunakan posisinya di G20 untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca juga: Wamenlu: Presidensi Indonesia di G20 bisa berkontribusi atasi pandemi

Baca juga: Presiden ingin Presidensi Indonesia di G20 tidak seremonial belaka

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel