Bripka Ricky Rizal Jalani Sidang Tuntutan Pekan Depan

Merdeka.com - Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan terdakwa Ricky Rizal alias Bripka RR akan menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J pekan depan.

"Selanjutnya jaksa penuntut umum tiba saatnya untuk melakukan tuntutan, kami jadwalkan satu minggu dari hari ini," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso sebelum menutup sidang pemeriksaan terdakwa Bripka RR di PN Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Namun dari jadwal yang telah diatur hakim Senin (16/1) pekan depan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menyampaikan keberatan perihal waktu dan meminta pembacaan dilaksanakan dua pekan mendatang.

"Kami mohon waktu, karena ini melihat banyak sekali dan kita satu tim dengan lima terdakwa. Oleh karena itu kami mohon waktu paling tidak dua minggu," kata JPU.

Meski demikian, Hakim menolak permintaan dari JPU. Dengan tetap meminta agar sidang pembacaan tuntutan tetap digelar sesuai jadwal Senin (16/1) pekan depan.

"Tidak bisa jaksa penuntut umum kami dibatasi waktu, jadi satu minggu waktunya," kata Hakim.

"Kami mohon pertimbangan majelis hakim apabila dalam waktu satu minggu. Kita sudah berikan pertimbangan, jadi kita itukan satu minggu jaksa penuntut umum," ujar hakim.

Adapun dalam perkara ini, Bripka RR didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dilakukan bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer alias Bharada E, dan Kuat Ma'ruf.

Mereka didakwa turut terlibat dalam perkara pembunuhan berencana bersama-sama merencanakan penembakan terhadap Brigadir j pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ujar jaksa saat dalam surat dakwaan.

Atas perbuatannya, mereka didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman paling berat sampai pidana mati. [eko]