BRTI: Industri Telekomunikasi Resah

  • Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Merdeka.com
    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pramudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina. …

  • Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Studentpreneur
    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Bayangkan betapa bahagianya kalau Anda berhasil membuat puluhan juta orang tertawa, namun juga mendapatkan uang sampai puluhan milliar rupiah? Ray Chan, anak muda dari Hong Kong berhasil mewujudkannya dengan menciptakan situs komedi populer 9GAG. Tanyalah pada anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pengunjung setia 9GAG. Bahkan, saking populernya di Indonesia, sampai ada situs-situs lokal yang berusaha menjadi 9GAG-nya Indonesia. Saat ini, 9GAG dikunjungi oleh …

  • Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Tempo
    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun memiliki pasokan bahan baku kertas yang besar, Indonesia masih kalah dari Singapura dalam hal ekspor produk cetakan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Junianto mengatakan saat ini nilai ekspor barang cetakan Indonesia baru mencapai US$ 226 juta, hanya seperenam dari nilai ekspor produk cetakan Singapura yang sebesar US$ 1,5 miliar. …

Jakarta (ANTARA) - Industri telekomunikasi resah karena penegak hukum tidak memahami istilah frekuensi sehingga dikhawatirkan bisnis yang selama ini sudah sesuai dengan regulasi bisa didakwa melanggar hukum, kata anggota Komite Regulasi Telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomuniasi Indonesia (KRT-BRTI).

"Kata frekuensi yang di komunitas telekomunikasi mudah dipahami, ternyata tidak demikian di lingkungan aparat penegak hukum," kata Nonot Harsono saat menjadi pembicara pada diskusi Penafsiran Hukum dan Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Melawan Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi di Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis.

Kejaksaan Agung menetapkan dua perusahaan (korporasi), yakni PT Indosat Tbk dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media (IM2), sebagai tersangka dalam kasus korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 gigahertz atau 3G. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,3 triliun.

Nonot mengatakan iklim industri telekomunikasi akan menjadi tidak pasti karena ada regulator di atas regulator. Bertahun-tahun Kementerian Kominfo menata industri, namun karena adanya salah mengerti tersebut bisa membuat perusahaan yang sehat tiba-tiba menjadi bangkrut.

Ke depan, kata Nonot dalam makalahnya, ribuan UKM dengan skema bisnis yang sama akan tidak menentu nasibnya.

Menurut Nonot, seluruh skema bisnis kerjasama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan penyelenggara jarangan bergerak seluler akan terhenti dan tidak mungkin dilanjutkan karena akan melawan hukum dan karena akan dianggap melawan hukum dan karena tidak mungkin membayar Biaya Hak Pengunaan (BHP) frekuensi.

Nonot mengatakan dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menulis, selain menggunakan jaringan seluler 3G milik Indosat, IM2 juga menggunakan frekuensi 2,1 Ghz.

Jaksa penyidik tidak memahami bahwa jaringan seluler 3G adalah jaringan radio yang di dalamnya pasti ada parameter frekuensi, daya pancar, "bandwidth", dan parameter teknis lainnya. Akibat ketidakpahaman ini, penyidik mengira bahwa frekuensi itu merupakan bagian yang terpisah dari jaringan seluler, katanya.

Ia mengibaratkan seperti rumah kos. Orang yang kos tentu tidak perlu lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena sudah dibayar oleh pemiliknya. Jika membayar berarti ada pemasukan ganda.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...