BSKDN Kemendagri tanam 500 tanaman cepat panen di lingkungan kantor

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung langkah pemerintah kendalikan inflasi dengan menanam 500 tanaman cepat panen di lingkungan kantor BSKDN.

"Lewat kesempatan kali ini, kami sudah siapkan bibit yang sudah siap tanam dan sebagian lagi yang baru mau disemai," kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kemendagri-Polri bersinergi terapkan "Face Recognition" amankan G20

Dalam arahannya, Yusharto mengimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan BSKDN agar berperan aktif mengatasi inflasi yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menanam tanaman cepat panen, salah satu di antaranya adalah tanaman cabai.

Yusharto menambahkan, halaman kosong di lingkungan BSKDN sepatutnya difungsikan sebagai lahan tanam yang membawa banyak manfaat dan menambah asri suasana kantor.

Dengan demikian, tutur Yusharto, lingkungan kantor lebih nyaman layaknya rumah. Hal ini penting, apalagi waktu yang dihabiskan di kantor lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan di rumah.

"Kita semua banyak menghabiskan waktu di kantor ketimbang di rumah, untuk menambah kenyamanan saat bekerja kita perlu menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Salah satunya dengan gerakan menanam tanaman pangan tadi," tutur Yusharto.

Selanjutnya, Yusharto berharap awal tahun 2023 semua pegawai di lingkungan BSKDN dapat mulai memanen apa yang ditanam secara bergantian, sehingga gerakan tiada hari tanpa panen yang dicanangkan tersebut segera dapat tercapai.

"Tiada hari tanpa panen, setidak-tidaknya mulai Januari atau Februari tahun 2023 kita akan giliran (memanen). Umpamanya pusat satu akan memanen bagian tanaman mana, pusat lainnya menyusul, dan seterusnya," pungkas Yusharto.

Baca juga: Pemerintah sepakati rencana aksi kelola sampah DAS Citarum 2022-2025
Baca juga: Kemendagri ingatkan daerah reformasi birokrasi jadi sebuah kebutuhan
Baca juga: Kemendagri perkuat sinergi dalam pembentukan produk hukum daerah