BSSN Sebut Penjual Data Penduduk RI Terindikasi di Luar BPJS Kesehatan

·Bacaan 2 menit
Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiawan mengatakan pemerintah masih menelusuri pemilik akun Kotz yang diduga menjual data pribadi penduduk Indonesia di Raid Forums. Data tersebut identik dengan data penduduk Indonesia yang berada di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Indikasi sementara, kata Anton, pemilik akun tersebut berada di luar struktural BPJS Kesehatan.

"Penelusuran sedang dilakukan oleh teman-teman di Bareskrim. Saya belum update sampai seberapa jauh, apakah itu aktor luar atau aktor dalam. Tetapi yang saya tahu terakhir, tapi ini jangan dijadikan patokan, yang saya tahu terakhir indikasi penelurusan terhadap akun itu ada di luar," katanya dalam diskusi virtual, Sabtu (29/5/2021).

"Kita perlu tunggu lagi nanti dari teman-teman kepolisian, supaya kita tidak mengganggu proses penyelidikan," sambungnya.

Anton melanjutkan, selain membantu penelusuran akun penjual data penduduk Indonesia, BSNN juga tengah memperkuat sistem keamanan data di BPJS Kesehatan. BSSN juga melakukan penelusuran terhadap teknis pengambilan data penduduk Indonesia.

"Apa sih teknisnya, apakah ini memang murni dari luar atau ada faktor internal, itu harus kita verifikasi untuk mengetahui detailnya," ujarnya.

Jika hasil penelusuran menunjukkan terjadi kelalaian dari internal BPJS Kesehatan sehingga data penduduk Indonesia bocor, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa mengambil langkah tegas.

"Jika ada kelalaian dari internal yang tidak menjalankan SOP dengan tepat itu terkena hukuman tentunya. Ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau kita lihat kalau terjadi kelalaian nanti bisa kena teman-teman di BPJS itu sanksi dari Menkominfo, mulai dari sanksi, denda, pemberhentian, sampai pencabutan izin," tandasnya.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam sebuah forum. Hasil investigasi menemukan sampel data yang bocor diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan.

Dari investigasi itu juga ditemukan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Data tersebut dijual oleh akun bernama Kotz di Raid Forums.

Mengajukan Pemutusan Akses

Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller. Tidak hanya dari Indonesia, Kotz juga menjual dan membeli data pribadi di negara lain melalu forum tersebut.

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," katanya dalam keterangan pers, Jumat (21/5/2021).

Dedy mengungkapkan Kominfo telah mengajukan pemutusan akses terhadap tautan pengunduhan data tersebut untuk mencegah penyebaran data makin meluas.

"Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut," bebernya.

Dia mengatakan terdapat tiga tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown. Sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses.

Reporter: Titin Supriatin/Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel