BSU Dinilai Tak Mampu Jaga Daya Beli Masyarakat Akibat Kenaikan Harga BBM

Merdeka.com - Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai progam Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi tidak efektif untuk melindungi daya beli masyarakat. Adapun besaran program BSU yang diterima masyarakat senilai Rp600 ribu per bulan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, dampak kenaikan BBM akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, penerima program BSU hanya ditujukan bagi pekerja dengan kelompok pendapatan tertentu.

"Sementara pekerja di kota industri justru sangat terasa dampaknya. Karena upah yang diterima sudah habis buat transportasi, sewa rumah, makan, dan yang lain. Dia tidak mendapat subsidi," kata Said Iqbal dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Kamis (1/9).

Terlebih lagi, lanjut Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menyampaikan bahwa penetapan UMP tahun 2023 akan tetap mengacu PP 36/2021. Itu artinya, upah pekerja kembali tidak ada kenaikan.

"Sudahlah 3 tahun upah tidak naik, sedangkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal mencapai 10 persen. Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM," tegas Said Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI mendesak agar upah tahun 2023 dinaikkan 10 persen sampai 13 persen tanpa harus diikuti kenaikan BBM. Hal ini melihat inflansi dan pertumbuhan ekonomi.

"Itulah yang disuarakan oleh serikat buruh," tutupnya.

BSU Disalurkan September 2022

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pemerintah berubah subsidi upah (BSU) tahun 2022, sebagai antisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida, pada keterangan resmi, Jakarta, Rabu (31/8).

Ida pun membeberkan langkah-langkah untuk penyaluran BSU, yakni penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.

Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.

Sebagai informasi, BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. [azz]