BTN "right issue" Rp4,13 triliun guna kuatkan modal dan salurkan KPR

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan melakukan penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sebesar Rp4,13 triliun untuk menguatkan modal Car-Tier-1 dan meningkatkan penyediaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah menyertakan sebesar Rp2,48 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam right issue ini, dengan sebesar Rp1,65 triliun sisanya dapat dihimpun dari publik.

Ia menjelaskan komposisi kepemilikan saham, setelah right issue yang akan dilakukan pada November tahun ini, adalah dari pemerintah sebesar 60 persen dan publik sebesar 40 persen atau tetap sama seperti kepemilikan saat ini.

"Untuk BTN, pemerintah memiliki share 60 persen, sementara publik memegang 40 persen juga dilakukan right issue. PMN yang akan kita masukan sebesar Rp2,48 triliun, dimana diharapkan publik akan ikut sharing mengambil sebesar Rp1,65 triliun," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan modal dari PMN akan digunakan untuk memperkuat Car-Tier-1, dan diharapkan mencapai 15,4 persen pada 2025 sehingga bisa meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Bank BTN dorong kaum milenial jadi pengembang perumahan

Ia menyebut Car-Tier-1 BTN pada triwulan-II tahun ini hanya sebesar 12,6 persen, sedangkan bank lain diatas 20 persen. Ditambah, BTN dalam memenuhi kebutuhan modalnya dari utang dengan biaya tinggi, sehingga Car-Tier-2 mencapai 4 persen, sedangkan bank lain dibawah 2 persen.

"Penguatan permodalan Car-Tier-1 dapat meningkatkan kapasitas penyediaan perumahan oleh BTN dan menurunkan cost of fund dari pendanaan Car-Tier-2," ujar Rio.

Selain itu, right issue ini juga akan digunakan untuk menyalurkan KPR dengan target 1,32 juta unit rumah sepanjang tahun 2022 hingga 2025 sehingga mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang perumahan.

"Penyediaan fasilitas KPR dapat meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan pada pekerja di sektor perumahan," ujar Rio.

Selama ini, tanpa right issue, Rio mengatakan Car-Tier-1 BTN berada pada level 14 persen atau lebih kecil dibandingkan minimum regulasi sebesar 15,4 persen, serta hanya mampu menyalurkan 807.000 rumah dalam lima tahun.

Pada periode 2018 hingga 2022, BTN mampu memberikan kontribusi bagi penerimaan negara senilai Rp3,1 triliun dari dividen sebesar Rp492 miliar dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp2,7 triliun.

Baca juga: BTN kolaborasi dengan agen properti genjot penyaluran pembiayaan

Baca juga: Pengamat pasar modal nilai tak ada urgensi penggabungan BNI-BTN