Buat BPJS Kesehatan Khusus Orang Kaya, Menkes Bakal Cek Tagihan Listrik Pengguna

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana melakukan audit terhadap pengguna BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan pengeluaran BPJS Kesehatan tidak didominasi oleh orang-orang kaya.

Indikator sederhana yang menjadi parameter orang kaya pengguna BPJS adalah masyarakat pelanggan PLN dengan daya 6.600 KVA.

"1.000 orang yang paling besar di BPJS saya mau tarik datanya, saya mau lihat itu PLN-nya berapa kVA, kalau sudah di atas 6.600 ya pasti itu adalah orang yang salah," ujar Budi saat rapat bersama Komisi IX, dikutip Rabu (23/11).

Budi juga akan meminta Dewan Pengawas BPJS kesehatan untuk melakukan risk manajemen lebih rinci dan memeriksa siapa saja orang-orang di level seribu teratas. Pendataan seperti ini menurutnya lumrah dilakukan di dunia perbankan.

Menurut Menkes, pengeluaran BPJS Kesehatan bisa saja dihabiskan untuk pembiayaan mereka yang tergolong mampu dalam hal ekonomi. Akibatnya, layanan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat miskin tidak merata.

"Seharusnya kita bayar orang yang memang betul-betul tidak mampu sedangkan yang mampu itu harusnya dicover oleh asuransi swasta. Oleh karena itu coverage tidak boleh terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi nanti diambil oleh semua orang kaya," ungkapnya.

Koordinasi Asuransi Swasta

Meski begitu, Budi mengatakan bahwa pembenahan seperti ini perlu koordinasi dengan pihak asuransi swasta. Agar, pengguna kaya BPJS Kesehatan tetap mendapatkan hak namun sesuai porsi yang dinilai adil.

"Kita harus mengkombinasikan antara asuransi swasta dengan asuransi BPJS, jadi di mata si client itu transparan saja dia sekali bayar nanti urusan sama rumah sakitnya bisa selesai," ucap dia.

"Kita mendudukkan secara adil uang yang dikeluarkan negara itu benar-benar untuk masyarakat yang miskin bukan masyarakat yang kaya dan BPJS sudah benar-benar bisa mengcover seluruh masyarakat Indonesia secara sustainable," tutup Budi.

[idr]