Buka Rakernas APPSI, Wapres Ma'ruf Amin Singgung Praktik Jual Beli Jabatan

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyinggung soal masih maraknya praktik jual beli jabatan di berbagai daerah dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022. Dia pun meminta seluruh kepala daerah dapat memberikan perhatian maksimal atas tindak kejahatan itu.

"Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi, mencegah korupsi kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi," tutur Ma'ruf dalam sambutannya di Discovery Kartika Plaza Hotel, Badung, Bali, Senin (9/5/2022).

Ma'ruf meminta pemerintah daerah dapat mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal melalui institusi ekonomi, juga memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda.

"Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah," jelas dia.

Ma'ruf juga menegaskan, pemerintah daerah harus mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, dia meminta seluruh gubernur agar konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN.

"Karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," tandas Ma'ruf.

Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Wapres juga memberikan pedoman terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pertama, kata Ma'ruf, saat ini bangsa Indonesia masih berjuang untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19. Untuk itu, program-program yang ada mesti lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penanganan kemiskinan.

"Penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Terkait hal ini saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," jelas dia.

Kemudian yang kedua, Ma'ruf mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah masing-masing. Pemerintah setempat mesti menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM melalui institusi ekonomi, juga memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat terutama generasi muda.

"Ketiga, menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini, sehingga aparat Pemda agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri sehingga produk buatan kita menjadi ada di rumah sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi, jika tidak sekarang kapan lagi," kata Ma'ruf.

Selanjutnya keempat, Ma'ruf meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), antara lain dengan pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan dan penguatan teknologi digital.

"Kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN, karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," ujarnya.

Momentum Perbaikan Evaluasi Kebijakan

Wapres juga meminta kepada seluruh kepala daerah yang hadir untuk menjadikan agenda Rakernas APPSI Tahun 2022 sebagai momentum perbaikan evaluasi kebijakan.

"Pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah tentang bagaimana kita dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengobarkan kebutuhan generasi masa depan, sehingga orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara," tuturnya.

Menurut Ma'ruf, sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan. Termasuk meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing daerah.

"Pemerintah daerah seyogianya mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat. Pemerintah daerah mesti menerapkan prinsip yakni mengubah paradigma dari sekadar menata atau order, menjadi melayani atau memenuhi kebutuhan rakyat termasuk membangun interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan," jelas dia.

Pemerintahan yang efektif, lanjut Ma'ruf, tidaklah sekedar melakukan intervensi, namun membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Setidaknya ada enam hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.

"Pertama, visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, ketiganya mendinamisasi birokrasi dan organisasi, kemudian kolaborasi dengan multipihak, kelimanya anggaran yang fokus pada hasil, dan keenam kemitraan yang efektif antarsektor publik dan swasta," tandasnya. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel