Bukti tentara Australia 'membunuh secara tidak sah' 39 warga Afghanistan

·Bacaan 3 menit

Canberra (AFP) - Pejabat tinggi militer Australia pada Kamis mengakui ada bukti yang dapat dipercaya bahwa pasukan khususnya secara tidak sah membunuh paling sedikit 39 warga sipil dan tahanan Afghanistan, dan merekomendasikan masalah ini agar ditangani oleh jaksa yang menyelidiki dugaan kejahatan perang.

"Sejumlah patroli main hakim sendiri, peraturan dilanggar, cerita dikarang-karang, kebohongan diceritakan dan tahanan dibunuh," kata Kepala Pasukan Pertahanan Jenderal Angus Campbell.

Komentarnya muncul sebagai hasil dari investigasi yang memberatkan selama bertahun-tahun terhadap perilaku militer di Afghanistan diterbitkan.

Campbell "dengan tulus dan tanpa pamrih" meminta maaf kepada rakyat Afghanistan dan mengatakan 25 pasukan khusus Australia yang dituduh melakukan pelanggaran dalam 23 insiden telah menodai resimen mereka, angkatan bersenjata dan Australia.

"Catatan memalukan ini mencakup dugaan kasus di mana anggota patroli baru dipaksa menembak seorang tahanan agar prajurit itu pertama kali membunuh, dalam praktik mengerikan yang dikenal dengan 'blooding'."

Campbell menyerukan pencabutan sejumlah medali penghargaan yang diberikan kepada pasukan operasi khusus yang bertugas di Afghanistan antara 2007 dan 2013.

Setelah serangan teror 11 September 2001, lebih dari 26.000 personel berseragam Australia dikirim ke Afghanistan untuk bertempur bersama AS dan pasukan sekutu melawan Taliban, Al-Qaeda, dan kelompok islamis lainnya.

Pasukan tempur Australia meninggalkan negara itu pada 2013, tetapi sejak itu serangkaian laporan yang sering brutal muncul tentang perilaku unit elite pasukan khususnya.

Laporan itu mulai dari tentara yang membunuh seorang anak berusia enam tahun dalam penggerebekan rumah sampai seorang tahanan yang ditembak mati untuk menghemat ruang di dalam helikopter.

Militer sejak lama dihormati di Australia, dan operasinya -dari Gallipoli hingga Kokoda- telah memainkan peran penting dalam membangun identitas negara itu sebagai negara yang merdeka dari kekuasaan kolonial Inggris.

Pemerintah Australia berusaha meredam pukulan dari laporan itu di mana Perdana Menteri Scott Morrison pekan lalu mengatakan kepada warga Australia agar bersiap menghadapi "kebenaran yang jujur dan brutal" yang terkandung dalam dokumen yang sudah tersunting itu.

Morrison juga menelepon mitranya dari Afghanistan Rabu untuk memberi isyarat mengenai "sejumlah tuduhan mengganggu" bahwa pemerintah Australia menganggap hal ini "sangat serius".

Kantor Presiden Ashraf Ghani memiliki interpretasi berbeda tentang percakapan tersebut dengan mengatakan dalam serangkaian cuitan bahwa Morrison telah "mengungkapkan kesedihannya yang paling dalam atas pelanggaran tersebut", sebuah penggolongan yang amat diperdebatkan oleh para pejabat Australia.

Pekan lalu Morrison mengumumkan penunjukan seorang penyelidik khusus guna menuntut kejahatan perang yang dituduhkan. Ini adalah langkah yang bertujuan mencegah perkara ini dituntut di Pengadilan Kriminal Internasional.

Sebuah panel independen juga dibentuk untuk mendorong perubahan budaya dan kepemimpinan dalam angkatan bersenjata.

Pemerintah Australia sebelumnya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam berusaha menekan laporan whistleblower tentang dugaan pelanggaran ini di mana polisi bahkan menyelidiki wartawan yang terlibat dalam mengungkapkan kesaksian tersebut.

Masalah ini pertama kali menjadi perhatian publik pada 2017 ketika stasiun televisi pemerintah ABC menerbitkan apa yang disebut "dokumen Afghanistan" yang menuduh pasukan Australia telah membunuh pria dan anak-anak tak bersenjata di Afghanistan.

Sebagai jawaban atas hal itu, polisi Australia menggelar penyelidikan terhadap dua reporter ABC guna mendapatkan informasi rahasia, bahkan menggerebek markas stasiun televisi itu di Sydney tahun lalu, sebelum membatalkan kasus tersebut.


str-hr-arb/dm/hg