Bulan Inklusi Keuangan Ditutup, OJK Mampu Gaet 825.272 Rekening Baru

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang berlangsung 1 bulan, telah menghasilkan 789.025 rekening tabungan selain tabungan pelajar dengan nominal sekitar Rp 35,51 triliun.

Sementara khusus untuk pembukaan tabungan pelajar OJK mampu meraih 825.272 rekening dengan nominal sekitar Rp 367 miliar. Hal itu melebihi target semula yakni 500 ribu rekening pelajar.

“Capaian ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 500 rekening yang kemarin kami sudah sampaikan pada saat pembukaan BIK pada 5 Oktober yang lalu,” kata Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kristianti Puji Rahayu, dalam Penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2020, Kamis (5/11/2020).

Lanjutnya, dari keseluruhan rekening tabungan pelajar dimaksud diantaranya telah memiliki fitur layanan perbankan digital.

Selain itu OJK telah melakukan penyaluran kredit atau pembiayaan selama BIK dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pembiayaan UMKM.

OJK mencatat telah menyalurkan pembiayaan UMKM ataupun ritel di daerah kepada 419.101 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 19,27 triliun.

Menurutnyam penyaluran tersebut merupakan kerja keras dari seluruh pihak yang telah bersama-sama dengan OJK mewujudkan capaian tersebut.

“Kami juga mencatat di perasuransian tercatat ada 44.758 pembukaan polis asuransi baru dan juga di pasar modal ada 410.142 rekening, di pembiayaan ada sekitar 92.672 debitur dan Pegadaian ada 10.667 rekening, dan fintech ada sekitar 82.000 akun,” pungkasnya.

Hadapi 3 Masalah Besar, Target Inklusi Keuangan di 2024 Sulit Tercapai

Nasabah memanfaatkan layanan digital bank melalui layanan Mandiri Syariah Mobile di Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mandiri Syariah juga mengoptimalkan metode pembayaran digital tanpa uang tunai sebagai upaya untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di Era New Normal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Nasabah memanfaatkan layanan digital bank melalui layanan Mandiri Syariah Mobile di Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mandiri Syariah juga mengoptimalkan metode pembayaran digital tanpa uang tunai sebagai upaya untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di Era New Normal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonom ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai pesimis akan tercapainya target inklusi keuangan yang dipatok oleh pemerintah. Sebab, dia mencatat masih ada tiga tantangan besar yang belum bisa diatasi oleh pemerintah sampai saat ini.

"Tapi saya merasa target inklusi keuangan lebih dari 90 persen pada 2024 nanti itu bisa meleset. Saya akan bilang dikasi antara underbanked dan unbanked seperti yang dipakai oleh Google, dalam laporannya menyatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang termasuk underbanked dan unbanked kalau saya melihat mencapai 76 persen," ujar dia dalam dialog industri bertajuk"Teknologi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tengah Pandemi Selasa, (20/10).

Nailul mengatakan, inklusi keuangan bukan hanya menyoroti pada persoalan soal kepemilikan rekening perbankan pada masyarakat usia dewasa. Sebaliknya inklusi keuangan secara utuh ialah memperluas jangkauan akses pembiayaan/kredit hingga ke masyarakat terpencil di berbagai penjuru Indonesia.

Adapun, tantangan pertama yang masih dihadapi oleh pemerintah ialah atas infrastruktur digital. Sehingga percepatan inklusi keuangan dalam negeri melalui pemanfaatan digitalisasi akan sulit.

"Menurut data Economics, ketersediaan dan pengadaan infrastruktur internet masih sangat buruk di Indonesia. Jadi, ketersediaan infrastruktur internet cepat atau tower infrastruktur masih rendah," paparnya.

Kedua, rendahnya kemampuan sumber daya manusia atas pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) khususnya di daerah. Alhasil sosialisasi program inklusi keuangan secara digital menjadi terhambat.

"Infrastruktur boleh lah pemerintah sudah membangun palapa ring dan sebagainya. Tapi penggunaan IT sering kali belum optimal kendati Kementerian Kominfo kerap mengadakan pelatihan ke daerah," paparnya.

Terakhir, ketimpangan akses infrastruktur digital oleh penduduk di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Imbasnya upaya peningkatan literasi keuangan sulit di akses bagi masyarakat di luar pulau Jawa.

"Nah bicara data, ada dari BPS atas ketimpangan infrastruktur digital meningkat dari 2017 ke 2018. Jadi, bahwa masih ada gap infrastruktur digital Indonesia. Sehingga itu perlu diselesaikan oleh pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90 persen. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan dalam negeri masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara Asia lain.

"Dan untuk keuangan inklusi itu kemarin dalam ratas, Bapak Presiden targetkan 90 persen di tahun 2024," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: