Bulog Diminta Beli Beras Petani, Tapi Tetap Dijual Rp9.000 per Kg

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyoroti stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian menipis. Di sisi lain, harga beras pun sempat mengalami tren kenaikan di pasaran.

Untuk itu, dia meminta Perum Bulog untuk membeli beras hasil petani dengan harga berapa pun. Namun, beras pemerintah yang dijual Bulog pun harus dijual sesuai harga yang sudah ditetapkan.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh Presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun. Tapi jualnya sesuai dengan harga Bulog, Rp 9.000 (per kg)," ujar Mendag di Jakarta, Kamis (27/10).

Adapun arahan tersebut diberikan pasca cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog terus mengecil, dimana per Oktober 2022 tersisa sekitar 673.713 ton, berkurang dari sebelumnya 791 ribu ton di September 2022.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) juga telah membidik sejumlah daerah dengan produksi beras yang cukup banyak. Upaya ini sebagai salah satu cara merespons besarnya kontribusi beras terhadap tingkat inflasi.

"Komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat dan Daerah karena tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak Juli 2022," kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Salah satu, provinsi yang menjadi fokus utama penyerapan adalah Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut Arief, Sulsel menjadi salah satu provinsi dengan produksi beras tertinggi secara nasional. Potensi panen Sulsel pada Oktober 2022 sebesar 264 ribu ton dan bulan November 2022 sebesar 183 ribu ton.

"Sulsel berpotensi sebagai pusat serapan untuk meningkatkan CBP Bulog yang ditargetkan sebesar 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022," sebutnya.

Menurut dia, penting untuk memastikan ketersediaan CBP yang memadai, mengingat itu dapat menjadi salah satu instrument pengendalian harga beras sehingga diharapkan komoditas tersebut tidak lagi membebani angka inflasi.

"CBP dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar untuk menurunkan inflasi, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]