Bulog: Diperlukan Lembaga Berwewenang Kuat Ketahanan Pangan

  • Pantai Garut Kaya Abalon, 1 Kg Laku Rp 1 Juta

    TRIBUNnews.com

    TRIBUNNEWS.COM - Siapa sangka, abalon bisa didapat dengan mudah saat musimnya di pantai selatan Garut. …

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

  • Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    TRIBUNnews.com
    Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    TRIBUNNEWS.COM - Andalan Garut adalah ikan layur. Dalam sehari saat musimnya, kami dapat mengirimkan 20 ton ikan …

Bogor (ANTARA) - Dirut Perum Bulog Soetarto Alimoeso mengemukakan bahwa diperlukan lembaga yang punya wewenang kuat dan keputusan cepat ketika ketahanan pangan terancam.

"Dengan posisinya sekarang, kami terlalu banyak mendapatkan instruksi," katanya melalui Kantor Humas Institut Pertanian Bogor di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berbicara pada diskusi bertema "Pengembangan Kelembagaan Pangan di Indonesia Pasca-Revisi Undang-Undang Pangan" yang dimoderatori Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Dr Arif Satria, menambahkan Bulog dengan posisinya sekarang tidak cukup kuat untuk mengambil keputusan dalam rangka menjamin ketahanan pangan.

Pembicara lain pada acara yang digagas FEMA-IPB bekerja sama dengan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) itu, yakni Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Kementerian Pertanian Prof Ahmad Suryana, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI E Herman Khaeron.

Ahmad Suryana mengatakan pihaknya mengusulkan nama lembaga dengan wewenang kuat itu adalah Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN).

"Berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," tukasnya.

Ia menjelaskan, tugas BKPN yang diusulkan di antaranya, pertama menyusun kebijakan pangan nasional, kedua mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyelaraskan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah, dan ketiga melaksanakan koordinasi, integrasi, penyelarasan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah.

Kemudian, keempat mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan, yakni pengelolaan stok dan pasar dan perumusan kebijakan harga, kelima menangani kerentanan/kerawanan pangan (hungry people) dan keenam melakukan promosi konsumsi (diversifikasi & Aku Cinta Makanan Indonesia) dan keamanan pangan.

Lembaga yang lintas sektor dan kementerian tersebut, kata dia, mempunyai karakteristik dapat langsung berkomunikasi atau interaksi dengan Presiden RI.

Selain itu, katanya, mempunyai kewenangan dan kemampuan yang cukup untuk mengoordinasikan menteri atau kepala lembaga dalam pembangunan pangan.

Di samping itu, juga mempunyai kewenangan dan "kemampuan direktif" yang cukup untuk mengokordinasikan implementasi kebijakan pangan di daerah, ujarnya.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...