BUMN Butuh Stimulus, UMKM Harus Diprioritaskan

Lutfi Dwi Puji Astuti

VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menanggapi positif alokasi anggaran PEN (Program Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama karena sebagian besar alokasi digunakan untuk sektor UMKM dan memperkuat BUMN.

“Bila dilihat dari komposisi alokasinya, saya melihat pemerintah cukup komprehensif memperhatikan sektor-sektor yang perlu diberikan stimulus. Dalam catatan saya, lebih dari 65 persen alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp420 Triliun dari sekitar Rp640 Triliun yang disiapkan," kata Andre, Selasa 9 Juni 2020.

Rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM di antaranya Dukungan Konsumsi bagi Rumah Tangga Miskin, rentan dan terdampak COVID-19 sebesar Rp172,1 Triliun, Subsidi Bunga untuk UMKM Rp34,15 Triliun, Insentif Perpajakan untuk UMMK sebesar Rp123,01 Triliun, alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp6 Triliun dan penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp87,59 Triliun.

Baca Juga: Gak Sepakat Istilah Normal Baru Pempus, Anies: Wong Masih Ketemu Kasus

“Sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Selain sektor UMKM, pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN. BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong ekonomi kita. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Khusus untuk stimulus ke BUMN, Andre menjelaskan bahwa stimulus ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat luas dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM. Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro dapat berjalan dengan baik.

Andre memaparkan bahwa bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan, antara lain pertama, percepatan pembayaran utang subsidi/kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina, kedua PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional agar rencana pembangunan kita tetap dapat berjalan dan ketiga, pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat Covid 19.

Selain itu, di tengah usaha untuk mengatasi krisis ini, Andre menyayangkan ada beberapa pihak yang mempolitisasi keadaan di tengah Pandemi COVID-19.

“Saya mengkritisi teman-teman yang terlalu naif mempolitisir keadaan krisis yang sedang berusaha kita atasi bersama, ada yang mengatakan bahwa alokasi ini untuk memuluskan salah satu menteri menjadi Capres di 2024 misalnya," tutup Anggota DPR asal Sumatera Barat ini.