Bupati Ade Yasin Ditangkap KPK, Wabup Bogor Minta ASN Tidak Terpengaruh

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta para aparatur sipil negara (ASN) tidak terpengaruh dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ade Yasin. Dia meminta para ASN tetap bekerja seperti biasa.

"Saya harap teman-teman ASN bekerja seperti biasa dan menjalan semua kegiatan yang sudah diprogramkan dalam tahun 2022," kata Iwan kepada awak media, Kamis (28/4).

Iwan mengaku tengah berupaya untuk menjalin kembali soliditas ASN di Bumi Tegar Beriman. Bagaimanapun, program kegiatan dan pelayanan harus tetap berjalan dengan baik.

Dia juga membentuk tim kecil untuk mengurus segala administrasi pemerintahan. Pasalnya, banyak pemberkasan yang masih menggunakan nama Ade Yasin sebagai Bupati Bogor.

"Ya jangan terlalu trauma atau paranoid. Laksanakan saja kegiatan seperti biasa. Pelelangan barang dan jasa berjalan seperti biasa. Kalau terlalu ketakutan, dikhawatirkan di SKPD malah akan berhenti dan tidak melaksanakan kegiatan," tegas Iwan.

Belum Ada Surat Penunjukan Plt Bupati

Iwan mengaku enggan memikirkan status pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor. Sejauh ini hanya ada imbauan dari Gubernur Ridwan Kamil agar dia mengambil komando di Kabupaten Bogor.

"Surat belum ada. Baru sekedar lisan saja dari Pak Gubernur. Kalau dari Kementerian Dalam Negeri belum ada penunjukan atau surat resmi," kata Iwan.

Seperti diberitakan Bupati Bogor Ade Yasin bersama sejumlah orang terjaring OTT KPK. Operasi senyap terkait kasus dugaan suap audit keuangan itu dilakukan sejak Selasa (26/4) hingga Rabu (27/4) pagi.

Lembaga antirasuah kemudian menetapkan delapan tersangka setelah OTT ini. Tersangka pemberi suap yakni Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR). [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel