Bupati Bogor sebut perubahan RPJMD fokus pemulihan ekonomi

Kelik Dewanto
·Bacaan 2 menit

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 difokuskan pada pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19.

“Saat ini, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, walaupun vaksinasi sudah kita lakukan, tetapi kita tidak menjamin COVID-19 akan segera berakhir. Makanya, kita saat ini lebih fokus pada program kegiatan untuk peningkatan dan pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Jabar, Sabtu.

Menurutnya, beberapa substansi yang menjadi dasar perubahan RPJMD Kabupaten Bogor adalah adanya perubahan kebijakan nasional dalam hal pemberlakukan penyeragaman penggunaan program, kegiatan dan subkegiatan di seluruh daerah.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi dapat disebar melalui program dan kegiatan yang ada di berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas. Sehingga, program dan kegiatan yang ada di seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa di masa pandemi ini program kegiatan pemerintah diarahkan kepada padat karya, pembangunan infrastruktur menuju kawasan ekonomi seperti desa wisata, sentra UMKM dan lainnya," papar Ade Yasin.

Ia menyebutkan, secara umum perubahan RPJMD itu target yang diharapkan adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2023. Kemudian, menurutnya, kegiatan yang harus terakomodir dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 adalah pelaksanaan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya pemulihan ekonomi.

Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar alias Gus Udin menyebutkan bahwa pandemi memberikan efek domino pada perekonomian Kabupaten Bogor, seperti menurunnya laju pertumbuhan ekonomi 1,19 persen yang berimbas pada meningkatnya angka kemiskinaan 7,69 persen dan meningkatnya angka pengangguran sebesar 14,29 persen.

"Kemudian muncul permasalahan sosial dampak dari pandemi ini, tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan dan capaian target dalam RPJMD nya," ujarnya.

Maka, menurutnya peningkatan porsi anggaran untuk upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan sebagai ikhtiar menangani dampak pandemi.

"Recovery ekonomi penting untuk melakukan percepatan-percepatan tentunya," kata Gus Udin.