Bupati Jayapura: Masyarakat adat di Nusantara butuh kepastian hukum

Bupati Jayapura sekaligus Ketua Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI Mathius Awoitauw mengatakan masyarakat adat di seluruh Nusantara membutuhkan kepastian hukum dan juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan.

"Bukan Papua saja kita lihat bahwa dari seluruh Nusantara membutuhkan kepastian-kepastian hukum masyarakat pemilik hak ulayat. Masyarakat adat ini mereka juga ingin maju," kata Bupati Jayapura dan Ketua Panitia KMAN VI Mathius Awoitauw ditemui usia konferensi pers terkait penyelenggaraan KMAN VI di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa masyarakat adat tidak antipati terhadap investasi tapi harus bekerja sama dengan mereka sebagai pemilik hal ulayat, dengan tanah adat tidak dapat diperjualbelikan tapi dapat dilakukan bentuk kerja sama lain.

Untuk itulah dibutuhkan basis data mengenai masyarakat adat yang tengah dikerjakan untuk memastikan kerja sama itu dapat berjalan dengan semestinya.

Terkait pelaksanaan KMAN VI yang akan diselenggarakan di Wilayah Adat Tabi, Papua pada 24-30 Oktober 2022, Mathius mengatakan telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait kehadirannya di kongres tersebut.

Mereka juga tengah menyiapkan agar Presiden dapat menyerahkan kodefikasi 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perhelatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu.

"Presiden akan menyerahkan peta wilayah yang kita kerjakan di Jayapura. Itu adalah salah satu wujud implementasi UU Otsus," katanya.

KMAN VI untuk 2022 mengusung tema "Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis."

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa AMAN ingin masyarakat adat di Papua menjadi salah satu fokus yang tampil dalam KMAN VI.

Dia menyatakan bahwa KMAN tahun ini ingin memperlihatkan bahwa masyarakat adat adalah komponen utama dan garda terdepan bangsa serta solusi atas berbagai persoalan di Indonesia dan dunia.

"KMAN VI akan dihadiri oleh sekitar lima ribu sampai sepuluh ribu masyarakat adat dari berbagai penjuru Nusantara serta ratusan peninjau," jelasnya.

Baca juga: KSP pastikan kawal rancangan Perpres Percepatan Perhutanan Sosial

Baca juga: KMAN VI momentum perlihatkan keberagaman Indonesia

Baca juga: Warsi dan DLH dorong percepatan pengakuan masyarakat hutan adat

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel