Bupati Kolaka Diminta Kosentrasi Pada Kasus Hukumnya

Kendari (ANTARA) - Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Buhari Matta yang dijadikan tersangka kasus dugaan gratifikasi dari izin kuasa penambangan (KP) yang dikeluarkannya oleh Kejaksaan Agung, diminta berkosentrasi menghadapi kasus tersebut, sehingga bisa lepas dari masalah hukum.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara, H Nur Alam kepada sejumlah wartawan di Kendari, Kamis menanggapi pernyataan Buhari Matta di sejumlah media lokal bawah penetapan dirinya sebagai tersangka gratifikasi izin KP oleh Kejaksaan Agung, merupakan kejahatan politik yang dilakukan Nur Alam sebagai gubernur Sultra.

"Kalau memang merasa tidak bersalah dalam masalah itu, tidak perlu panik dengan cara menuduh orang tanpa dasar, karena aparat penegak hukum tidak mungkin menghukum orang tidak bersalah," katanya.

Justeru kata Nur Alam, dengan sikap yang seolah-seolah menatang aparat penegak hukum itu, akan semakin mempersulit posisi Buhari Matta dalam kasus yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung itu.

"Biarlah aparat penegak hukum yang membuktikan bersalah atau tidak Bupati Kolaka dalam kasus itu, jangan membela diri melalui media massa dan melontarkan tuduhan kepada orang lain tanpa dasar," katanya.

Kepada wartawan, Nur Alam mengaku tidak tahu menahu dengan kasus gratifikasi izin KP yang membelit Bupati Kolaka, Buhari Matta.

"Saya baru mengetahui itu setelah melihat news stiker di Metro TV bahwa Bupati Kolaka, Buhari Matta jadi tersangka kasus gratifikasi izin KP di Kolaka," katanya.

Sementara itu, Bupati Kolaka, Buhari Matta dalam keterangan persnya yang dilansir sejumlah surat kabar lokal mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka kasus gratifikasi izin KP oleh Kejaksaan Agung, merupakan kejahatan politik yang dilakukan Gubernur Sultra, H Nur Alam.

"Saya kira, Penetapan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung itu, atas laporan Gubernur Sultra dan oknum pembantu-pembantunya," katanya.

Buhari Matta mengira seperti itu karena dalam penetapan dirinya sebagai tersangka, belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Sultra.

Justeru kata dia, penetapan jadi tersangka itu setelah Gubernur Sultra melakukan inspeksi mendadak di wilayah Kolaka dan melaporkan hasil temuannya dalam inspeksi mendadak itu.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI menetapkan Bupati Kolaka, Buhari Matta, atas dugaan `ilegal mining` dan suap oleh perusahaan terkait izin kuasa pertambangan di Pulau Lemo.

Bhhari dalam mengeluarkan izin KP di dalam kawasan konvervasi hutan lindung disinyalir menerima suap senilai Rp5 miliar.


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.