Bupati Lampung Selatan Bantah Halalkan Penggunaan Senpi

Laporan Wartawan Tribun Lampung, Dedi Sutomo

TRIBUNNEWS.COM, KALIANDA - Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP membantah tudingan dirinya pernah meminta Kapolres AKBP Harri Muharam Firmansyah untuk menghalalkan penggunaan senjata api dalam aksi unjuk rasa, Senin (30/4/2012) lalu.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Eko Setiyanto, Senin (7/5/2012). Menurutnya, dalam pertemuan di rumah dinas bupati pada Senin (30/4/2012) lalu, tidak ada permintaan Rycko kepada Kapolres untuk menggunakan senpi dalam upaya menghalau massa yang telah melewati batas waktu berunjuk rasa.

"Pernyataan penggunaan senpi itu tidak benar. Saat berlangsung pertemuan di rumah dinas, tidak ada perintah bupati seperti itu. Bupati menyarankan agar Kapolres melakukan pengamanan sesuai SOP (standard operational procedure) terhadap aset pemkab agar massa tidak melakukan perusakan lebih jauh," terang Eko sekaligus mengklarifikasi pemberitaan di Tribun Lampung, edisi Sabtu (5/5/2012) pekan lalu.

Saat itu bupati hanya menyarankan kepada Kapolres agar dapat meredam aksi massa. Mengingat saat itu batas waktu unjuk rasa telah habis. "Saya sendiri saat itu juga meminta kepada Kapolres agar segera mengambil langkah tegas. Jadi, tidak ada bahasa bupati yang memerintahkan untuk menggunakan senpi," lanjut Eko.

Hal serupa dikatakan anggota Fraksi PKS M Taufiq. "Saat itu saya juga hadir dalam pertemuan di rumah dinas bupati. Tidak ada permintaan dari bupati untuk menggunakan sejata api," terangnya.

Bantahan juga dikemukakan oleh Kabag Humas Pemkab Lamsel Edi Finandi. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Dandim 0421 Letkol Inf Gustia Wardhana, Ketua DPRD Lamsel Siti Farida, Wakil Ketua DPRD Antoni Imam, dan anggota DPRD lainnya itu, Rycko meminta aparat untuk membubarkan massa karena telah melewati batas waktu unjuk rasa, yakni pukul 18.00 WIB.

Saat itu, katanya, bupati meminta kepolisian untuk mengamankan fasilitas publik dengan menggunakan pagar betis, gas air mata, dan water canon untuk membubarkan massa.

Hal itu, karena bupati melihat aksi massa sudah melampaui batas dengan merusak fasilitas negara, yakni kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, kantor badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, serta fasilitas publik lainnya.

Jadi, aksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Seharusnya pihak kepolisian melakukan langkah tegas untuk mengendalikan massa yang berlaku anarkis tersebut.

"Jadi tidak benar Bapak Bupati meminta Kapolres untuk menggunakan senjata api dalam menghalau massa yang berunjuk rasa pada Senin lalu," tandasnya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.