Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Divonis 4 Tahun Penjara

Merdeka.com - Merdeka.com - Terbukti bersalah dalam perkara suap pengaturan jabatan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin dijatuhi hukuman masing-masing selama 4 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira M menyatakan bahwa, pasangan suami istri (pasutri) ini dinyatakan terbukti melanggar pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menyatakan terdakwa Puput Tantriana Sari dan terdakwa Hasan Aminuddin secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama," katanya, Kamis (2/6).

Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12a Undang-undang Tipikor. Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan. Tidak hanya itu, khusus untuk terdakwa Tantri, diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp20 juta subsidair enam bulan kurungan.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut kedua terdakwa dengan pidana delapan tahun penjara dipotong masa tahanan. Keduanya juga dituntut membayar denda Rp800 juta dan, khusus terdakwa Tantri, diwajibkan mengganti kerugian negara Rp20 juta.

Atas putusan tersebut, terdakwa Tantri dan Hasan yang disidang secara teleconference langsung menyatakan pikir-pikir.

"Kami pikir-pikir yang mulia," ujar Tantri sembari mengusap air matanya.

Hal yang sama ternyata juga dinyatakan jaksa meski tuntutannya hanya dipenuhi separuh saja oleh hakim. "Kami juga pikir-pikir," tandasnya.

Diketahui, perkara tersebut berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK terhadap Tantri dan Hasan Aminuddin pada Agustus 2021 lalu. Saat itu, keduanya diduga melakukan transaksi terkait jual beli jabatan di tingkat desa dan kecamatan. Selain Tantri dan Hasan, beberapa orang juga jadi pesakitan dalam perkara ini.

Selain perkara jual beli jabatan, penyidik KPK melakukan pengembangan untuk menjerat keduanya dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejumlah pihak, termasuk beberapa anggota keluarga Tantri dan Hasan, sudah diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel