Buruh Bakal Kepung Istana Negara dan Gedung MK pada Peringatan May Day 2021

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan menggelar peringatan hari buruh Internasional atau May Day 2021 di tengah pandemi Covid-19. Tercatat, lebih dari 50 ribu buruh siap bergabung melalui aksi unjuk rasa serentak May Day pada 1 Mei mendatang di 24 provinsi.

"Khusus untuk KSPI, aksi unjuk rasa (May Day) ini akan diikuti 50 ribuan buruh. Yang sudah tercatat dilakukan pendataan itu lebih dari 50 ribu buruh di 24 provinsi. Tersebar di 200 kabupaten dan kota," ungkap dia dalam Konferensi Pers terkait aksi May Day 2021, Selasa (27/4).

Bos KSPI ini mengungkapkan, 50 ribu lebih buruh tersebut berasal dari 3.000 pabrik yang tersebar di 24 provinsi. Kendati demikian, dia tidak merinci daftar yang ke 3.000 perusahaan dimaksudkan tersebut.

Direncanakan untuk aksi unjuk rasa tingkat nasional dalam peringatan May Day akan dipusatkan di Ibu kota Jakarta melalui perwakilan buruh. Yakni dengan dua lokasi utama di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Sementara, bagi buruh yang tidak bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Istana maka dia akan berunjuk rasa di depan Pintu Gerbang Monumen Nasional (Monas) atau sekitaran Patung Kuda," tambahnya.

Sedangkan di tingkat daerah, aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak dengan diikuti 50 ribu buruh lebih di 24 provinsi. Di mana untuk tingkat kabupaten/kota, massa buruh akan melakukan unjuk rasa di kantor bupati/walikota. Sementara di tingkat provinsi, akan datang ke kantor gubernur.

"Jadi, Banyak teman-teman elemen (buruh) datang ke Istana, DPR RI, maupun kantor dan juga gedung pemerintahan di kantor bupati, kantor gubernur, dan DPRD tingkat 1 maupun dua," terangnya.

Isu yang Diangkat

Buruh dari KSPI melakukan demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (12/4/2021). Buruh menutut pembayaran THR 2021 secara penuh, meminta MK membatalkan Omnibus Law, pemberlakuan UMSK, dan mendesak Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Buruh dari KSPI melakukan demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (12/4/2021). Buruh menutut pembayaran THR 2021 secara penuh, meminta MK membatalkan Omnibus Law, pemberlakuan UMSK, dan mendesak Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bos KSPI ini menyebutkan, dalam aksi May Day tahun ini, kampanye akan mengangkat dua isu besar terkait sektor Ketenagakerjaan. Pertama, ialah meminta hakim MK untuk mau membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan. Lantaran, UU sapu jagat ini dinilai amat merugikan kaum buruh.

Adapun, poin-poin penolakan masih mengacu pada yang selama ini yang lantang disuarakan. Seperti skema penetapan UMK yang berpotensi menurunkan nilai pendapatan buruh di daerah hingga ketidakpastian masa kerja buruh yang di atur dalam beleid UU Cipta Kerja tersebut.

"Hilangnya kepastian pendapatan atau no income securities, itu tercermin dalam UMK bisa ditetapkan oleh Gubernur. Ini tidak ada kepastian karena menggunakan kata-kata dapat ditetapkan oleh Gubernur. Nanti kembali pada rezim upah murah," bebernya.

Kedua, Pemberlakuan kembali Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK) di tahun 2021. Menyusul telah dihapuskannya ketentuan UMSK setelah UU Cipta Kerja resmi disahkan beberapa waktu lalu.

"UMSK untuk tahun 2021 belum diputuskan, ini berati dengan hilangnya UMSK sebagai contoh Bekasi dan Karawang UMSK tahun 2020 di Bekasi dan Karawang sebagai contoh Rp5,2 juta. Tapi UMSK tidak diberlakukan maka (upah) buruh Bekasi dan Karawang turun, yang selama ini menerima Rp5,2 juta di tahun 2020 karena di hapus pada 2021 maka yang belaku UMK 2021 jadi Rp4,9 juta," terangnya.

Padahal, kata Said, adanya penurunan upah maka akan berdampak langsung pada terpangkasnya daya beli kaum buruh. Untuk itu, dia meminta dua tuntutan KSPI dalam aksi unjuk rasa memperingati May Day kali ini bisa dikabulkan.

"Kami percaya pak Presiden Jokowi seorang negarawan yang baik. Dan bisa mempertimbangkan aspirasi kami," tekannya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: