Buruh Janji Aksi Demo May Day Bakal Sesuai Protokol Kesehatan, Gimana Caranya?

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berjanji aksi unjuk rasa memperingati hari buruh Internasional atau May Day pada 1 April mendatang akan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ini berlaku bagi aksi unjuk rasa di tingkat pusat maupun daerah.

"Semua aksi dilakukan wajib mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19. Dan kami akan menaati arahan dari satgas Covid-19 baik untuk nasional maupun daerah," terangnya dalam Konferensi Pers terkait aksi May Day 2021, Selasa (27/4/2021).

Bos KSPI ini mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan maupun Satgas Covid-19 untuk memastikan aksi unjuk rasa dapat berjalan sesuai ketentuan protokol kesehatan. Diantaranya untuk aksi unjuk rasa di tingkat pusat hanya akan dilakukan oleh perwakilan dengan jumlah massa buruh yang masih belum dipastikan.

"Katakanlah mungkin 100 orang atau mungkin kalau diizinkan bisa 200 orang (perwakilan buruh). Tapi, tentunya tergantung hasil koordinasi," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga siap untuk memfasilitasi layanan rapid test antigen bagi perwakilan kaum buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa di tingkat pusat.

"Jadi, yang hadir aksi dipastikan orang-orang yang sehat yang tidak terpapar Covid-19. Maka rapid tes antigen menjadi ukuran yang kami siapkan," ujarnya.

Terakhir, KSPI memastikan implementasi aksi unjuk di setiap daerah akan tetap mengindahkan ketentuan protokol yang berlaku. Diantaranya dengan menerapkan secara ketat ketentuan 3M.

"Para buruh dijaga arahan dari pihak keamanan dan Satgas Covid-19. Akan kita ikuti dengan menjaga jarak, memakai masker dan kita dibekali dengan organisasi oleh KSPI setiap 3 orang satu botol kecil hand sanitizer untuk 3 orang," sebutnya.

Antusiasme Tinggi

Massa buruh menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Massa buruh dari berbagai serikat pekerja tersebut menggelar demo terkait penolakan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Massa buruh menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Massa buruh dari berbagai serikat pekerja tersebut menggelar demo terkait penolakan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, antusias buruh tetap tinggi untuk berpartisipasi dalam memperingati hari buruh Internasional atau May Day 2021 di tengah pandemi Covid-19. Tercatat, lebih dari 50.000 ribu buruh siap bergabung melalui aksi unjuk rasa serentak May Day pada 1 Mei mendatang di 24 provinsi.

"Khusus untuk KSPI, aksi unjuk rasa (May Day) ini akan diikuti 50 ribuan buruh. Yang sudah tercatat dilakukan pendataan itu lebih dari 50 ribu buruh di 24 provinsi. Tersebar di 200 kabupaten/kota," ungkap dia dalam Konferensi Pers terkait aksi May Day 2021, Selasa (27/4).

Bos KSPI ini mengungkapkan, 50 ribu lebih buruh tersebut berasal dari 3.000 pabrik yang tersebar di 24 provinsi. Kendati demikian, dia tidak merinci daftar yang ke 3.000 perusahaan dimaksudkan tersebut.

Direncanakan untuk aksi unjuk rasa tingkat nasional dalam peringatan May Day akan dipusatkan di Ibu kota Jakarta melalui perwakilan buruh. Yakni dengan dua lokasi utama di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Sementara, bagi buruh yang tidak bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Istana maka dia akan berunjuk rasa di depan Pintu Gerbang Monumen Nasional (Monas) atau sekitaran Patung Kuda," tambahnya.

Sedangkan di tingkat daerah, aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak dengan diikuti 50 ribu buruh lebih di 24 provinsi. Di mana untuk tingkat kabupaten/kota, massa buruh akan melakukan unjuk rasa di kantor bupati/walikota. Sementara di tingkat provinsi, akan datang ke kantor gubernur.

"Jadi, Banyak teman-teman elemen (buruh) datang ke Istana, DPR RI, maupun kantor dan juga gedung pemerintahan di kantor bupati, kantor gubernur, dan DPRD tingkat 1 maupun dua," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: