Calon Peserta Pemilu 2014 Jalani Verifikasi Faktual

Jakarta (ANTARA) - Setelah dinyatakan lolos pada tahap verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 16 partai politik (parpol) mulai menjalani tahap verifikasi faktual sejak 30 Oktober.

Verifikasi faktual tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan untuk tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) hingga dewan pimpinan wilayah (DPW) di provinsi dan dewan pimpinan cabang (DPC) di kabupaten/kota.

Ke-16 parpol tersebut adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Nasional (PPN).

Proses verifikasi faktual di tingkat pusat dilakukan serentak pada Senin, namun DPP PDIP memilih untuk diverifikasi Selasa (6/11) karena ingin mempersiapkan segala sesuatunya.

Dalam proses verifikasi faktual di tingkat pusat, KPU memeriksa keberadaan anggota kepengurusan, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari total anggota pengurus, serta domisili kantor.

Terkait dengan anggota dan keterwakilan perempuan pengurus parpol di tingkat pusat, KPU mencocokkan nama yang ada pada data verifikasi administrasi dengan keberadaan personal secara nyata.

Keberadaan pengurus yang dimaksud adalah setidaknya kehadiran ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum masing-masing parpol. Parpol yang dapat menghadirkan ketiga pengurus utama tersebut di tingkat DPP antara lain PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

Sementara itu, ada juga parpol yang tidak bisa menghadirkan pengurus utama, yaitu PKBIB dan Partai Demokrat.

Sejumlah pengurus PKBIB tidak dapat mengikuti verifikasi faktual karena sedang menunaikan ibadah haji dan dinas ke luar negeri.

"Ketua Umum Dewan Syuro kami sedang naik haji, dan Sekretaris Dewan Syuro yang sedang bertugas sebagai duta besar di Argentina," kata Sekjen PKBIB Suripto Bambang Setyadi di Kantor DPN PKBIB, Jakarta, Senin.

Namun, lebih lanjut Suripto mengatakan, ketidakhadiran tersebut telah digantikan dengan surat keterangan, sehingga hal itu tidak dianggap absen oleh KPU.

Selain pengurus DPP PKBIB, pengurus DPP Partai Demokrat juga tidak lengkap ketika verifikasi faktual dilakukan oleh anggota komisioner KPU di Jakarta, Senin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, misalnya, tidak dapat hadir karena sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Laos.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjelaskan bahwa Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, sedang bertugas ke luar negeri. Namun, lanjut Anas, ketidakhadiran Ibas tersebut tidak mengganggu jalannya verifikasi faktual karena sudah disertai dengan alasan yang jelas.

Sementara itu terkait dengan keterwakilan sekurang-kurangnya 30 perempuan pengurus di DPP, masih ada sejumlah parpol yang belum dapat menghadirkan perempuan pengurus DPP parpol mereka.

Sebanyak 31 dari total 74 perempuan pengurus DPP Partai Demokrat tidak dapat hadir dalam verifikasi faktual. Anas Urbaningrum beralasan ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tugas dinas ke luar negeri dan luar kota, menjalankan ibadah haji dan kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Ketidakhadiran perempuan pengurus DPP PD tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat mengecek secara faktual keberadaan keterwakilan perempuan yang harus sekurang-kurangnya 30 persen dari total pengurus.

"Sebetulnya, (mereka) tidak hadir tidak apa-apa, tetapi keberadaan perempuan dalam kepengurusan harus dibuktikan dengan surat keterangan, apakah sedang sakit atau dinas," kata Anggota Komisioner KPU Arief Budiman di Jakarta, Senin.

Sejumlah perempuan pengurus DPP PD yang tidak hadir dalam verifikasi faktual sudah melampirkan surat keterangan. Namun ada sebagian yang belum menyerahkan surat keterangan tersebut.

"Kalau melampirkan surat keterangan dianggap sudah ada," kata Arief.

Oleh karena itu, KPU memberikan kesempatan satu hari, hingga Selasa (6/11), bagi Partai Demokrat untuk menyerahkan surat keterangan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Anas mengatakan pihaknya akan segera memanggil mereka yang absen dan melengkapi surat keterangan bagi yang sedang berada di luar negeri.

"Untuk mereka yang pergi ke luar negeri tidak mungkin dipanggil untuk hadir dalam waktu singkat," kata Anas.

Selain Partai Demokrat, PKB juga tidak dapat menghadirkan semua perempuan pengurus DPP meskipun jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan telah memenuhi kuota.

"Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP PKB 38 persen. Kalau ada pengurus yang tidak bisa dihadirkan tidak apa-apa asal bisa dibuktikan, apakah sedang sakit, sedang menjalankan tugas, atau alasan lain" kata Arief.

Dari total 53 pengurus DPP PKB, 20 orang diantaranya adalah perempuan. Namun, pada saat verifikasi faktual, Senin siang, dua orang perempuan pengurus tidak dapat hadir karena sedang berada di luar negeri.

"Masing-masing sedang ke Amerika Serikat dan Belanda, namun kepergian keduanya dapat dibuktikan," jelas Arief.

KPU memberikan kesempatan perbaikan selama sepekan bagi parpol untuk melengkapi berkas atau surat keterangan ketidakhadiran pengurus pada 11 - 17 November.


Selain masalah kepengurusan utama dan keterwakilan perempuan di kantor DPP parpol, KPU juga melakukan pemeriksaan terkait keberadaan atau domisili kantor.

Bangunan yang digunakan sebagai kantor DPP parpol harus jelas mekanisme kepemilikannya, apakah milik pribadi atau sewa, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Apabila bangunan tersebut merupakan hak sewa, masa kontrak kantor itu setidaknya masih bisa dimiliki hingga akhir penyelenggaraan pemilu,yaitu saat pengucapan janji dan sumpah presiden dan wakil presiden, pada Oktober 2014.

Masa verifikasi faktual di tingkat DPP dilakukan sejak 30 Oktober hingga 6 November, sementara KPU di daerah melaksanakannya mulai 30 Oktober hingga 24 November.

Untuk proses verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota, selain tiga poin pemeriksaan tersebut juga ditambahkan satu poin, yaitu terkait keberadaan keanggotaan.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.