Cara Kemenkumham Percepat Layanan Imigrasi Delegasi G20 di Bali

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempercepat pelayanan keimigrasian untuk delegasi G20 di Bali. Pelayanan dimulai dari mendaratnya pesawat kepresidenan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Tim imigrasi telah bersiap di dekat pesawat kepresidenan untuk memulai pelayanan keimigrasian.

"Kemenkumham telah menyiapkan entry check point di dekat pesawat kepresidenan. Tim Imigrasi beserta liaison officer (LO) telah bersiap di check point tersebut," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Bali, Senin (14/11).

Yasonna menjelaskan, petugas imigrasi dan LO bertugas mengumpulkan paspor delegasi dan membawa paspor ke terminal VIP. Selanjutnya, petugas imigrasi yang berada di gedung VIP melakukan pemeriksaan keimigrasian untuk menyerahkan tanda izin masuk.

"Setelah tanda izin masuk diterima, paspor delegasi akan diserahkan kembali kepada rombongan delegasi melalui LO," terang Yasonna.

Dia melanjutkan, untuk mendukung kelancaran pelayanan, imigrasi telah menyiapkan tim yang berbeda untuk masing-masing pesawat kepresidenan. Yasonna menjelaskan, tim imigrasi dan LO telah berkoordinasi sebelum jadwal kedatangan delegasi. Hal ini dilakukan agar persyaratan keimigrasian dapat terpenuhi sebelum kedatangan.

"Jadi sudah ada koordinasi terlebih dahulu agar ketika delegasi G20 datang, tidak ada persyaratan imigrasi yang kurang," ucapnya.

Yasonna menambahkan, kedatangan delegasi G20, baik delegasi utama maupun pendamping, telah dimulai sejak Minggu (13/11) kemarin. Delegasi akan terus berdatangan hingga Selasa (15/11) pagi.

"Ada belasan ribu delegasi yang mendarat di Bali baik itu delegasi negara anggota, negara undangan maupun delegasi organisasi internasional," kata Yasonna.

Adapun Kemenkumham mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. [lia]