Cara Mengurus Perizinan Kafe, Alur hingga Persyaratannya

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Bisnis kuliner tak ada matinya. Membuka bisnis makanan dan minuman memang cukup menjanjikan, karena ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia.

Buat yang ingin terjun ke bisnis kuliner dan mendirikan kafe, ada baiknya mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi.

Pada 2018 pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) bagi perusahaan maupun perorangan yang ingin mengurus izin usaha.

Untuk izin usaha berupa restoran atau kafe, izin usaha dari pemerintah berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diatur dalam Permenpar Nomor 10 tahun 2018.

Untuk membuat TDUP, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan oleh pelaku usaha. Apa saja persyaratan membangun kafe yang dibutuhkan, begini penjelasannya melansir laman Indonesia.go.id, Rabu (29/6/2021).

1. Akta Pendirian dan SK Menteri

Akta Pendirian dapat dibuat dengan bantuan notaris, kemudian pendirian badan hukum perusahaan disahkan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Akta ini hanya diperuntukkan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, atau firma. Jika membuka usaha secara perseorangan, dokumen ini tidak dibutuhkan.

2. Kartu Identitas Pemilik Usaha

Kartu Identitas berupa KTP pemilik dan direktur perusahaan, disertai pula dengan dokumen bukti ketaatan pajak dan fotokopi NPWP. Jika pemilik merangkap sebagai direktur perusahaan, berarti hanya dihitung satu orang.

Semua dokumen difotokopi beberapa rangkap, karena akan digunakan sebagai lampiran di banyak berkas.

Persyaratan Lainnya

Para perempuan mengobrol sambil menunggu pesanan mereka di restoran yang dibuka kembalidi Ankara, Turki, Selasa (2/3/2021). Aktivitas bisnis seperti kafe dan restoran, diizinkan dibuka kembali dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung serta jam operasional. (AP Photo/Burhan Ozbilici)
Para perempuan mengobrol sambil menunggu pesanan mereka di restoran yang dibuka kembalidi Ankara, Turki, Selasa (2/3/2021). Aktivitas bisnis seperti kafe dan restoran, diizinkan dibuka kembali dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung serta jam operasional. (AP Photo/Burhan Ozbilici)

3. Surat Izin Gangguan

Surat HO atau Hinder Ordonnantie adalah untuk menjamin bahwa usaha yang diajukan mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga, pemukiman, atau masyarakat sekitar tempat usaha.

Selain mendapatkan persetujuan dari tetangga di keempat penjuru lokasi, penggolongan izin gangguan juga dikategorikan berdasarkan skala usaha, luas lahan, intensitas gangguan, serta apakah lokasinya berada di tepi jalan primer atau sekunder.

Apabila luas lokasi kurang dari atau sama dengan 100m2, pengurusan Surat HO dilakukan di kantor kelurahan, sedangkan jika luas lokasi lebih luas dari itu, maka pengurusan dilakukan di kantor kecamatan atau wali kota.

Selain Surat HO biasanya juga dimintai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan rencana usaha.

4. Surat Keterangan Domisili (SKD)

Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Kelurahan atau Kecamatan setempat berisi verifikasi bahwa lokasi usaha adalah benar dimiliki oleh orang yang mengajukan, menyatakan bahwa lokasi usaha bersertifikat kepemilikan yang sah, mengikuti luasan yang digambarkan dengan benar, beralamat yang benar, serta semua aset yang terkait telah bebas dari sengketa.

5. Surat Pernyataan

Orang-orang duduk di meja di luar sebuah kafe di pusat kota London pada Kamis (3/6/2021). Pemerintah Inggris belum bisa memastikan akan sepenuhnya mencabut lockdown yang berakhir pada 21 Juni nanti meski kasus Covid-19 mengalami tren penurunan. (Tolga Akmen/AFP)
Orang-orang duduk di meja di luar sebuah kafe di pusat kota London pada Kamis (3/6/2021). Pemerintah Inggris belum bisa memastikan akan sepenuhnya mencabut lockdown yang berakhir pada 21 Juni nanti meski kasus Covid-19 mengalami tren penurunan. (Tolga Akmen/AFP)

Setelah dokumen-dokumen legal terpenuhi semua, selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi beberapa surat pernyataan (biasanya variatif tergantung kebutuhan setiap kabupaten/kota).

Umumnya mencakup pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mengikuti peraturan dan norma yang berlaku, tidak melanggar Undang-undang dan hukum, menyatakan semua dokumen asli, bersedia mengikuti aturan perpajakan, membayar retribusi daerah, menjamin ketentraman, dan lain-lain.

Setelah mendapatkan TDUP, pemohon juga harus mengurus Sertifikat Laik Sehat (SLS). Sertifikat pengakuan ini menjamin kesehatan prosedur dan produk makanan dan minuman yang dijual. Sertifikat ini sudah menjadi syarat wajib di banyak daerah.

Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, syarat memperoleh SLS di antaranya memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Setidaknya diperlukan dua sertifikat kursus yaitu bagi Penanggung Jawab Usaha dan minimal satu orang untuk Penjamah Makanan, termasuk chef, barista, atau pengelola lain yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman.

TDUP dan SLS menjadi syarat untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB digunakan sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaa (TDP) yang tadinya digunakan sebagai izin mendirikan usaha pariwisata.

Jika TDUP telah terdaftar lengkap namun SLS masih dalam proses, maka pemilik diberi waktu antara 3 hingga 12 bulan untuk mengurus, baru kemudian mendapatkan NIB.

Pemerintah juga menyediakan layanan permohonan izin usaha melalui web oss.go.id yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam portal tersebut telah tersedia informasi dan panduan untuk mengajukan izin usaha melalui sistem yang telah terintegrasi dengan seluruh jaringan di Indonesia. Sistem OSS juga menggantikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dicabut di beberapa daerah sejak 2018.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel